KEGIATAN LEMBAGA2 ANTI KORUPSI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

Pada 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.

Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang-lebih Rp 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi di masa Orde Lama pun kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.

Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.

Empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina, misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.

Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam pembuatan makalah ini adalah sebagi berikut :

a)      Apa yang menjadi kegiatan utama lembaga – lembaga yang menangani kasus korupsi ?

b)      Kegiatan atau kasus apa saja yang pernah ditangani oleh lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia, khususnya KPK ?

 

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :

a)      Untuk mengetahui kegiatan utama lembaga – lembaga yang menangani kasus korupsi.

b)      Untuk mengetahui sejauh mana kinerja lemabag anti korupsi di Indonesia, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

 

1.4 Metode  Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah melalui metode pustaka, yaitu memperoleh informasi melalui buku – buku yang memuat isi tentang kinerja lembaga – lembaga anti korupsi . selain itu, data – data pendukung diperoleh melalui media internet.

 

1.5 Kegunaan

Adapun kegunaan dari pembuatan makalah ini adalah untuk menambah referensi serta informasi bagi penulis. Di samping itu juga dapat dimanfaatkan oleh pembaca pada umumnya untuk lebih mengetahui lagi, sejauh mana kinerja lembaga – lembaga anti korupsi yang ada sampai hari, khususnya lembaga – lembaga anti korupsi yang ada di Negara Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KPK Kiblat Pemberantasan Korupsi Dunia

Menyikapi situasi terakhir yang berkembang di KPK, secara terbuka para anggota Delegasi menyampaikan keprihatinan dan tetap mendorong KPK untuk meneruskan upaya penting dan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK telah menjadi salah satu menjadi kiblat pemberantasan korupsi di dunia, sehingga adalah penting untuk tetap mempertahankan pencapaian yang telah diraih, sekalipun dalam situasi sulit saat ini.

Secara khusus wakil dari Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) Abdul Razak Bin Hamzah menyatakan dukungan dan akan berusaha memberikan dukungan serta memberikan bantuan teknis yang diperlukan sebagai bentuk persaudaraan sesama anggota SEAPAC dan sebagai kawan seperjuangan dalam melawan korupsi.

Sementara itu Ang Swee Kiang, Direktur Anti Corruption Berau (ACB) Brunei Darussalam menyatakan akan meneruskan kerjasama dengan KPK dan mempelajari keberhasilan KPK meskipun tantangan yang dihadapi KPK semakin besar. Keinginan ini akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan delegasi Brunei ke KPK untuk magang pada program pendidikan dan pelayanan masyarakat yang dikelola KPK.  Wakil Ombudsman Philipina, Atty. Evelyne Baliton juga menyampaikan keprihatian serupa terhadap kondisi KPK dan apresiasi kepada KPK atas prestasi yang telah dicapainya dan memberikan usulan agar ada penguatan perundang-undangan melalui mekanisme yang ada, sehingga independensi KPK tetap terjaga.

Dalam pertemuan ini pula 8 Anggota menyetujui masuknya Laos dan Myanmar sebagai bagian dari SEA-PAC (South East Asia – Parties Against Corruption).

Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan di Siem Reap Kamboja pada tahun 2010 yang akan difasilitasi oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

 

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerjasama dengan Komisi Antikorupsi Malaysia (Malaysian Anti-Corupption Commission/MACC) untuk meningkatkan kemampuan pemberantasan tindak pidana korupsi. “Ini dalam rangka melakukan kerjasama di bidang penindakan dan potensi sumber daya manusia,” kata Wakil Ketua KPK M. Jasin di Jakarta, Rabu. Jasin menjelaskan, dalam waktu dekat KPK akan mengirimkan 12 pegawai untuk mengikuti pelatihan di Malaysia.

Pelatihan itu meliputi peningkatan kemampuan di bidang investigasi dan kegiatan intelejen pemberantasan korupsi. “Pelatihan tidak hanya di dalam kelas, tapi juga terjun ke lapangan,” kata Jasin.

Wakil Ketua Komisi Anti korupsi Malaysia Dato Haji Abu Kassim Mohamed mengatakan kerjasama itu adalah tindak lanjut dari nota kesepahaman yang pernah ditandatangani oleh kedua instansi. Abu Kassim Mohamed yakin kerjasama itu akan meningkatkan kemampuan pemberantasan korupsi, baik di Indonesia maupun Malaysia. Dia mengatakan, KPK telah menunjukkan kinerja yang baik. Namun, hal itu masih bisa ditingkatkan antara lain dengan memperluas jaringan dan wilayah kerja.

Seperti yang dia ungkapkan ketika menjadi pembicara di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, sepak terjang KPK bisa ditingkatkan jika lembaga antikorupsi itu bisa hadir di setiap wilayah di Indonesia. Dia mencontohkan, Komisi Antikorupsi Malaysia memiliki perwakilan di setiap negara bagian. Selain itu, Komisi Antikorupsi Malaysia sangat kuat karena merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mengusut tindak pidana korupsi. “Kita adalah penyelenggara tunggal dalam pemberantasan korupsi, intansi lain dan pihak lain tidak boleh,” katanya. Studi Banding tentang Keberhasilan dan Kegagalan Lembaga Anti Korupsi di Luar Negeri ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai faktor-faktor yang penghambat dan pendukung keberhasilan dari suatu negara dalam memberantas korupsi dimana penanganan kasus korupsi termasuk salah satunya dilakukan/ditangani oleh lembaga tersebut. Studi dilakukan berdasarkan pengamatan secara selektif terhadap negara-negara yang mempunyai Lembaga Anti Korupsi, dengan cara penghimpunan informasi yang paling baru baik melalui eksplorasi informasi melalui web site; Journal dan buku laporan tahunan khususnya bagi negara yang telah memulai terlebih dahulu serta negara-negara yang belum begitu lama membentuk lembaga dimaksud. Mengingat struktur lembaga tersebut sangat variatif, maka unsur-unsur yang diperbandingkan terbatas kepada aspek tertentu yang memungkinkan untuk diperbandingkan antara lain: tahun pembentukan lembaga untuk mengetahui latar belakang pergerakannya; jumlah laporan per tahun untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi; pertanggungan jawab hasil kerja untuk mengetahui independensi lembaga; ada atau tidaknya lembaga tersebut untuk melakukan penuntutan sendiri; sumberdana yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Negara –negara yang menjadi fokus studi antara lain Singapura, Zambia, Thailand,Hong Kong, Kenya, Madagascar, Tanzania. Pelaksanaan studi tersebut dimulai pada pertengahan Agustus 2006 hingga akhir September tahun 2006.

Analisa yang digunakan adalah deskriptif analitik yang didukung data-data sekundair, untuk dapat mengidentifikasi karakteristik kebijakan pemberantasan korupsi disuatu negara serta faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan oleh lembaga tersebut.

Dalam penerapan pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi setiap negara yang diteliti lembaga anti korupsi menerapkan pendekatan atau cara yang berbeda ada yang mengedepankan tindakan represif, secara bersamaan represif dan preventif, dan sebagian diantaranya mengedepankan preventif. Ditinjau dari kewenangan penuntutan ke pengadilan, diperoleh informasi yang Variatif ada diantaranya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan sendiri seperti Singapura, Zambia dan Thailand, dan beberapa negara lainnya tidak mempunyai kewenangan penuntutan seperti Hong Kong, Kenya, Madagascar dan Tanzania.

Dari hasil penelitian diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan antara lain: memiliki kerangka hukum yang jelas, didukung adanya visi dan misi yang tegas, konsistensi dukungan politik pemerintah yang terus menerus, dukungan dana operasional yang mencukupi, strategi yang koheren antara pencegahan dan penindakan, indepensi dalam pelaksanaan tugas, adanya sumberdaya manusia yang profesional, adanya dukungan dari masyarakat.

2.2 Politik Penindakan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk tahun 2003 dan diberi mandat luas oleh UU No. 30/2002. KPK berwenang melakukan penindakan terhadap korupsi, pencegahan korupsi, koordinasi dan supervisi lembaga penegak hukum, serta pemantauan lembaga negara. Mandat luas dalam pemberantasan korupsi tersebut menempatkan KPK sebagai superbody meski perannya “hanya” sebagai mekanisme pemicu (trigger mechanism).

Kedudukan tersebut mengharuskan KPK membuktikan integritas, kredibilitas dan akuntabilitasnya, lebih-lebih karena ia memiliki kekuasaan besar. KPK berkuasa menyadap dan merekam komunikasi, memerintahkan pencekalan, memerintahkan pemberhentian transaksi bisnis, membekukan rekening bank tersangka korupsi, memerintahkan pemberhentian sementara pejabat (Pasal 12). Tetapi KPK dilarang “mempermainkan” perkara dengan menghentikan penyidikan dan penuntutan (Pasal 40), sehingga harus pasti dalam menindak korupsi.

Keluasan mandat KPK terkait dengan politik pemberantasan korupsi dan lembaga pelaksananya. Apakah tugas besar pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), sebagai salah satu tuntutan reformasi 1998, harus dipikul sendiri oleh KPK? Haruskah KPK mengambilalih dan mengakumulasi semua kegiatan pemberantasan korupsi yang juga menjadi kompetensi berbagai lembaga negara.  Keluasan mandat dapat mendistorsi peran KPK karena fokusnya bercabang, misalnya bukan hanya tentang penindakan korupsi. Pada dasarnya tugas KPK “melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi” (Pasal 6 huruf c UU 30/2002) bersinggungan dengan tugas-tugas Polri dan Kejaksaan Agung. Tipikor merupakan kompetensi konvensional kepolisian maupun kejaksaan, meski ia didefinisikan sebagai tindak pidana khusus (di luar KUHPidana) dan sekarang disebut extra-ordinary crime.

Tugas koordinasi dan supervisi memberi KPK wewenang untuk mengawasi, meneliti, menelaah dan mengambilalih penindakan korupsi oleh penegak hukum lainnya. KPK mengambilalih jika, misalnya, penanganan oleh penegak hukum lainnya berindikasi menyembunyikan pelaku sesungguhnya, mengandung unsur korupsi, berlarut-larut, bahkan diintervensi oleh pihak eksekutif, yudikatif atau legislatif. Dalam konteks ini, penegakan oleh KPK bisa bergesekan dengan tugas-tugas pengawasan internal Polri dan Kompolnas (Komisi Kepolisian), tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan.

2.3 Gesekan dalam Penindakan

Kenyataan di atas menunjukkan, fokus KPK pada penindakan korupsi dan penguatan koordinasi-supervisi atas kepolisian dan kejaksaan membuka peluang gesekan dengan lembaga lain. Keberadaan berbagai lembaga penegakan hukum untuk masalah yang sama akan menimbulkan gesekan. Ruang gesekan semakin terbuka karena UU Tipikor 1999/2001 mengadopsi 30 jenis tipikor yang meliputi tujuh kategori (kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi). Suap-menyuap misalnya, merupakan jenis tipikor konvensional yang sudah terbiasa ditangani kepolisian dan kejaksaan.

Dengan demikian dibutuhkan crime policy yang lebih jelas dalam penindakan tipikor, dan dengan koordinasi-supervisi yang ketat antarlembaga sehingga ada rincian pembagian tugas yang jelas di antara berbagai lembaga penegak hukum. Tepatkah koordinasi-supervisi oleh KPK “hanya” dirumuskan melalui nota kesepahaman antara KPK dengan Kepala Polri maupun Jaksa Agung? Atau apakah koordinasi-supervisi tersebut harus diartikan sebagai “pengambilalihan” sementara wewenang penanganan tipikor dari Kepolisian dan Kejaksaan.
Kesementaraan tersebut dipahami dalam rangka memicu greget kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Dalam hal kepolisian dan kejaksaan bekerja “normal” maka peran KPK menjadi semacam watchdog penindakan korupsi, terutama kalau aparat kedua lembaga itu melenceng dalam menangani tipikor yang bernilai Rp.1,- miliar atau lebih (Pasal 11 UU No. 30/2002), seperti dicontohkan pada pencokokan Jaksa Urip dalam kasus Artalyta beberapa waktu lalu. Di sini Kepala Polri dan Jaksa Agung harus memaparkan kebijakan nasional dalam “menormalkan” fungsi pemberantasan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan.

2.4 Akuntabilitas KPK

Meski dukungan masyarakat begitu kuat terhadap pemberantasan korupsi dan KPK, tetapi tidak mudah memelihara dukungan terhadap eksistensi KPK jika kinerja dan akuntabilitasnya bermasalah. KPK dikritik tebang pilih, misalnya, karena mencokok koruptor menurut selera sendiri meski dalam batas-batas normatif yang ada. Jadi, siapa dan bagaimana mengawasi KPK.

Akuntabilitas keuangan KPK diwujudkan melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (bukan BPKP). Akuntabilitas politik (kelembagaan) KPK diwujudkan dalam pelaporan secara terbuka kepada DPR dan Presiden. Tetapi akuntabilitas atas pelaksanaan wewenang penyelidik dan penyidik KPK (akuntabilitas profesional) tidak secara tegas diatur dalam UU KPK 2002. Sejauh ini KPK bersandar kepada kode etik dan mekanisme dewan kehormatan (Keputusan Pimpinan KPK No. Kep-06/P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan KPK). Dalam kode etik terdapat ketentuan tentang zero tolerance terhadap pelanggaran kode etik.

Penegakan kode etik dilakukan oleh Komite Etik yang terdiri dari gabungan Pimpinan KPK dan Penasihat KPK serta seorang atau lebih nara sumber dari luar KPK. Komite Etik KPK dibentuk sendiri oleh Pimpinan dan Penasihat KPK, dan sejauh ini bersifat ad hoc dan kasuistik. Titik lemah pada akuntabilitas profesional ini dapat diperbaiki agar lebih dapat dipercaya (credible), misalnya ditegaskan tentang jumlah nara sumber yang lebih banyak dari unsur KPK. Cara lain adalah pembentukan panitia penyelidik yang bersifat ad hoc dan berkedudukan independen, serta beranggotakan unsur DPR, pemerintah, Komisi Yudisial dan nara sumber yang tidak terkait dengan ketiga institusi maupun KPK.

 

2.5 KPK Harus Tetap Ada dan Diberi Wewenang Khusus

Merunut ke belakang, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah ada sejak 1960 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pada 1970, Presiden Suharto telah membentuk Komisi Empat yang dimaksudkan untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan memberikan pertimbangan mengenai strategi dan taktis serta langkah yang efektif dalam memberantas korupsi. Selain Komisi Empat, pada 1970 juga pernah berdiri Komisi Anti-Korupsi (KAK). Anggota KAK terdiri atas aktivis mahasiswa eksponen 66 seperti Akbar Tanjung, Thoby Mutis, Asmara Nababan dkk. Namun, belum terlihat hasil maksimal. Ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden, semangat pemberantasan korupsi dilanjutkan dengan membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPK.Pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dengan berpedoman pada UU No 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi superbody ini memiliki 5 tugas dan 29 wewenang. Seperti yang diamanatkan dalam UU No 30 Tahun 2002, Pasal 3, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Di dalam Pasal 4 dan 5, masing-masing klausulnya berbunyi: KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 4) serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

KPK berasaskan pada (Pasal 5): kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Misi besar ini mendorong pemerintah untuk memberikan wewenang dan legitimasi yang kuat terhadap KPK dan tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif (ius constitutum), bahkan legitimasi KPK juga muncul dari masyarakat berupa dukungan moril terhadap KPK dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan institusi ini dalam sistem kelembagaan negara RI.

Problem kelembagaan yang sering menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi adalah masih terdapatnya titik-titik interseksi (titik singgung) antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Di dalamnya tiap lembaga memiliki kewenangan berdasarkan aturan hukum masing-masing.

Dalam hal ini, wewenang KPK dinilai tumpang tindih dengan kepolisian dan kejaksaan dalam hal memeriksa, menyadap, menjebak, dan lain-lain. Dari sinilah sering terjadi sengketa kewenangan, bahkan tidak jarang berujung konflik antarlembaga. Namun kita harus mengakui bahwa prestasi KPK sejak berdirinya hingga hari ini cukup memuaskan, setidaknya jika dibandingkan dengan lembaga hukum yang lain.

Adanya beberapa pihak yang merasa keberatan dengan kewenangan KPK yang sangat luar biasa luasnya jika dibandingkan dengan lembaga hukum lain, saya memandang itu wajar saja. Sebab, semangat pendirian KPK memang dimaksudkan supaya para pelaku korup dapat dijerat dan dihilangkan dari negeri ini.

Sebagai negara yang mengakui adanya persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta persamaan hak antarwarga negara untuk mewujudkan keadilan sosial secara merata, eksistensi KPK di dalam kelembagaan hukum merupakan sarana pendukung yang harusnya bisa memperkokoh kedudukan hukum sebagai status tertinggi serta menegaskan kewibawaan lembaga hukum dalam melaksanakan amanat konstitusi demi terwujudnya law enforcement di Indonesia.

2.6 Tugas & Wewenang KPK

Tugas:

  1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Wewenang:

  1. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
  2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
  5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Visi

Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi. Visi tersebut merupakan suatu visi yang cukup sederhana namun mengandung pengertian yang mendalam. Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut KKN. Pemberantasan korupsi memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masalah korupsi ini tidak akan dapat ditangani secara instan, namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis.

Misi

Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi. Dengan misi tersebut diharapkan bahwa komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat “membudayakan” anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia. Komisi sadar bahwa tanpa adanya keikutsertaan komponen masyarakat, pemerintah dan swasta secara menyeluruh maka upaya untuk memberantas korupsi akan kandas ditengah jalan.  Diharapkan dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tersebut, dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan bebas dari KKN.

2.7  Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK

a) Desember, tahun 2006

  • 27 Desember – Menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani H.R. sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kulu yang diperkirakan merugikan negara sebanyak Rp 15,9 miliar. Tribun Kaltim.
  • 22 Desember – Menahan Bupati Kendal Hendy Boedoro setelah menjalani pemeriksaan Hari Jumat (22/12). Hendy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kendal 2003 hingga 2005 senilai Rp 47 miliar. Selain Hendy, turut pula ditahan mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Warsa Susilo. Tempo Interaktif
  • 21 Desember – Menetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan H.M. Sjachriel Darham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan uang taktis. Sjachriel Darham sudah lima kali diperiksa penyidik dan belum ditahan. Tempo Interaktif

b) November, tahun 2006

  • 30 November – Jaksa KPK Tuntut Mulyana W. Kusumah 18 Bulan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kotak suara Pemilihan Umum 2004. Tempo Interaktif
  • 30 November – Menahan bekas Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, Eda Makmur. Eda diduga terlibat kasus dugaan korupsi pungutan liar atau memungut tarif pengurusan dokumen keimigrasian di luar ketentuan yang merugikan negara sebesar RM 5,54 juta atau sekitar Rp 3,85 miliar.
  • 30 November – Menahan Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004. Rokhmin diduga terlibat korupsi dana nonbujeter di departemennya. Total dana yang dikumpulkan adalah Rp 31,7 miliar.

 

c) September, tahun 2006

2 September – Memeriksa Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan selama 11 jam di gedung KPK. Pemeriksaan ini terkait kasus pembelian alat berat senilai Rp 185,63 miliar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggarkan pada 2003-2004.

d) Juni, tahun 2006

19 Juni – Menahan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna A.F. setelah diperiksa KPK dalam kasus ijin pelepasan kawasan hutan seluas 147 ribu hektare untuk perkebunan kelapa sawit tanpa jaminan, dimana negara dirugikan tak kurang dari Rp 440 miliar.

e) Kasus tahun 2005

  • Kasus penyuapan anggota KPU, Mulyana W. Kusumah kepada tim audit BPK (2005)
  • Kasus korupsi di KPU, dengan tersangka Nazaruddin Sjamsuddin, Safder Yusacc dan Hamdani Amin (2005)
  • Kasus penyuapan panitera PT Jakarta oleh kuasa hukum Abdullah Puteh, dengan tersangka Teuku Syaifuddin Popon, Syamsu Rizal Ramadhan, dan M. Soleh. (2005)
  • Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo, dengan tersangka Harini Wijoso, Sinuhadji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad, Suhartoyo dan Triyadi.
  • Dugaan korupsi perugian negara sebesar 32 miliar rupiah dengan tersangka Theo Toemion (2005).
  • Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005)

 

 

f) Kasus tahun 2004

  • Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka Ir. H. Abdullah Puteh.
  • Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD, SLTP, yang dibiayai oleh Bank Dunia (2004)
  • Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004)
  • Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyar lebih. (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka tersangka Drs. Muhammad Harun Let Let dkk.
  • Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI (2004)
  • Dugaan telah terjadinya TPK atas penjualan aset kredit PT PPSU oleh BPPN. (2004)

2.8 Konservatisme Pemeriksaan Keuangan Negara

Membaca tulisan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Baharuddin Aritonang dalam Republika  yang berjudul BPK dan Pemeriksaan BUMD, ada beberapa hal yang perlu ditanggapi sekaligus diluruskan untuk memberikan pemahaman yang proporsional terhadap kedudukan BPK dan pengertian keuangan negara dari segi yuridisnya. Pemahaman yang kurang tepat mengandung potensi mengurangi efektivitas tujuan pemeriksaan keuangan negara dan efisiensi pengawasan pembangunan secara keseluruhan. Harus diakui pemahaman yang kurang tepat tersebut, antara lain, disebabkan adanya rumusan dalam Perubahan Pasal 23 UUD 1945 yang sangat tidak memenuhi kadar ilmiah dari segi substansinya dan cenderung mengabaikan segi filosofis, yuridis, dan sosiologis materi muatan suatu undang-undang dasar. Sebagai suatu contoh Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan APBN sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat hanya merupakan kalimat retorik yang tidak memenuhi segi filosofi anggaran. Hal demikian disebabkan APBN bukan sekadar perwujudan pengelolaan keuangan negara, tetapi merupakan wujud kedaulatan rakyat yang tercermin pada hak budget DPR. Disorientasi fungsi UUD 1945 melegitimasi perubahan fungsi pemeriksaan BPK yang tidak hanya ditujukan pada tanggung jawab keuangan negara, tetapi juga pengelolaan keuangan negara. Perubahan demikian jelas menciptakan disorientasi fungsi BPK yang melebar ke segala arah dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Dari segi hukum keuangan publik, disorientasi fungsi pemeriksaan keuangan negara yang terlalu luas akan melemahkan rentang kendali (spent of control), inmodernisasi, penyalahgunaan wewenang, dan menjadi tidak tanggap terhadap munculnya penyimpangan keuangan negara secara efektif. Dengan kata lain, disoerientasi pemeriksaan keuangan negara yang dilegitimasi UUD 1945 hanya akan mendorong ketidakberdayagunaan BPK dalam menjangkau segi strategis tanggung jawab keuangan negara dibandingkan berkutat menjelajah segi teknis pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, tepat penyusun naskah asli Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 yang menempatkan BPK sebagai lembaga yang memeriksa tanggung jawab keuangan negara agar orientasi BPK tidak lepas dari pemeriksaan yang bersifat makro strategis. Penyusun naskah asli UUD 1945 mempunyai pemahaman yang lebih strategis dan sangat memahami prinsip dasar efektivitas kinerja organisasi. Dengan fungsinya sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan negara, BPK menempatkan secara sejajar kedudukannya sebagai lembaga negara. Sebagai lembaga negara yang memeriksa tanggung jawab keuangan negara, BPK merupakan lembaga yang langsung mengawasi dan memeriksa kebijakan keuangan negara (fiscal policy audit) yang dilakukan pemerintah. Fungsinya yang sangat strategis dan terhormat tersebut menempatkan BPK sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, termasuk pemerintah, untuk menjaga obyektivitasnya. Oleh sebab itu, secara yuridis pemberian fungsi pemeriksaan BPK untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara melalui Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 justru melemahkan kedudukannya sebagai lembaga negara. Apabila mendasarkan pada konsep hukum administrasi negara, BPK telah berubah dari bentuk organisasi negara menjadi organisasi administrasi negara, sehingga kedudukannya melemah sebagai bagian dari unsur pemerintah dan bukan sebagai lembaga yang mandiri. Salah satu bukti perubahan bentuk tersebut adalah dimungkinkannya BPK membuka perwakilan di setiap provinsi. Dari segi hukum administrasi negara, lembaga negara, guna menjaga citra kewibawaan dan pengaruhnya, tidak mungkin membuka perwakilannya di luar ibu kota negara. Hal ini dilakukan agar lembaga negara tetap berfungsi hanya pada inti pokok tugasnya sebagai bagian dari lingkup masalahnya (kernzaken en problemen) dan menjaga kualitas kinerja dibandingkan hanya mengejar kuantitas. Berdasarkan hukum keuangan publik, pengutamaan kuantitas dalam pemeriksaan cenderung menyebabkan temuan atas penyimpangan keuangan negara dilakukan secara kebetulan (by-chance), dan tidak secara sistematis (by-system). Oleh sebab itu, kebertahanan BPK pada perubahan fungsinya sebagai pemeriksa tanggung jawab sekaligus pengelolaan keuangan negara dan kedudukannya yang menurun sebagai organisasi administrasi negara mengingatkan kembali pada keberadaan Algemenee Rekenkamer (ARK), lembaga pemeriksa zaman kolonial Belanda, yang merupakan lembaga di bawah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sebagai lembaga pemeriksa di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ARK memeriksa pengelolaan keuangan pemerintah dan mempunyai perwakilan di setiap daerah. Oleh sebab itu, secara yuridis-historis, fungsi dan kedudukan BPK berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 memutar kembali fungsi dan kedudukannya seperti 350 tahun yang lalu. Konservatisme pemeriksaan ini tentu tidak diinginkan semua pihak, termasuk BPK itu sendiri. Distorsi arti keuangan negara Satu hal yang perlu juga memperoleh pemahaman yang proporsional adalah mengenai pengertian keuangan negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendistorsi pengertian keuangan negara menjadi kabur dan cenderung mereduksi pengertian keuangan daerah, keuangan BUMN dan BUMD, bahkan keuangan badan lain yang memperoleh fasilitas dari pemerintah, di mana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Distorsi arti keuangan negara demikian hanya mengaburkan esensi otonomi daerah dan mengurangi kemandirian yang menjadi ciri dasar suatu badan hukum dan badan usaha. Bahkan, Pasal 2 UU No 17 Tahun 2003 yang merumuskan secara lengkap keuangan negara cenderung menimbulkan kerugian keuangan negara dan membangkrutkan negara. Hal ini khususnya ditujukan pada Pasal 2 huruf I UU No 17 Tahun 2003, yang menyatakan salah satu arti keuangan negara adalah kekayaan pihak lain yang memperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dengan rumusan ketentuan tersebut, negara akan turut bertanggung jawab terhadap kekayaan pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintah. Dengan demikian, apabila pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintah dalam keadaan insolvensi, dan dinyatakan pailit, negara harus turut bertanggung jawab atas utang swasta. Hal ini disebabkan kekayaan pihak lain yang dimilikinya itu diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah. Situasi inilah yang kini dihadapi pemerintah dalam kasus PT Karaha Bodas (KBC). Oleh sebab itu, perlu segera dilakukan penelahaan kembali terhadap keuangan negara yang proporsional. BPK seharusnya menjadi pihak yang pertama menolak arti keuangan yang salah kaprah menurut UU No 17 Tahun 2003 tersebut, dan bukannya menyatakan pihak yang menolak arti keuangan negara tersebut sebagai pihak yang tidak paham. Dengan dasar inilah, sudah sepantasnya UU No 17 Tahun 2003 harus dilakukan perubahan untuk menghindari kerugian keuangan negara yang lebih besar di saat beban keuangan negara yang semakin berat. Progresivitas pemeriksaan Dengan memposisikan kembali orientasi pemeriksaan dan arti keuangan negara, pemeriksaan terhadap BUMN dan BUMD, khususnya yang berbentuk perseroan terbatas, tentu bukan menjadi kewenangan BPK. Sebagai lembaga negara, secara ideal, BPK harus memusatkan orientasi pemeriksaan terhadap kebijakan keuangan negara yang bersifat strategis. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap BUMN dan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas diserahkan kepada akuntan publik, yang kemudian pelaporannya diserahkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS). BPK hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap BUMN/BUMD jika dikehendaki RUPS. Hal inilah merupakan esensi dasar kemandirian BUMN/BUMD sebagai badan hukum. Dengan dasar pemahaman yang proporsional mengenai pemeriksaan ini, menjadi jelas adanya pemeriksa internal dan eksternal tetap dibutuhkan. BPK tidak dapat menutupi keterbatasan fungsi dan kedudukannya dengan jalan menguasai semua obyek pemeriksaan dari hulu ke hilir. Menjadi kodrat hukumnya bagi BPK untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara dengan tetap menjaga hubungan yang konstruktif dengan jajaran lembaga pemeriksaan internal. Suatu hal yang pernah disadari ketua BPK pada 1999 yang menyatakan di dalam semua sistem pengawasan keuangan yang berjalan baik, auditor eksternal harus mampu bertumpu pada hasil-hasil pemeriksa auditor intern. (Arifin P Soeria Atmadja, guru Besar Hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Tulisan ini diambil dari 26 Maret 2005

 

2.9 Anti Korupsi Di Masa Orde Lama

 

Anderson (1972) pernah menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia dan King (2000) menambahkan bahwa korupsi malah merajalela saat penjajahan Belanda. Bagaimana situasinya sesudah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya?. Herbert Feith (1962) menuturkan bahwa lepas dari belenggu penjajah, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan 1945, untuk sementara waktu korupsi menurun cukup signifikan “… due to nationalistic fervor and policies made by early Indonesian government to create professional bureaucracy, check and balance mechanisms, and legal system …” Para pengamat menganalisis, bahwa hal itu disebabkan oleh masih tingginya idealisme yang dimiliki oleh kalangan pejuang dan penggerak revolusi. Tetapi kondisi ini tidak berlangsung lama. Setelah tahun 1955, terutama pada masa “demokrasi terpimpin” 1959, korupsi meningkat lagi. Robertson-Snape menuturkan; “During the final years of Soekarno’s rule, when inflation was rising out-of-control and when government officials were not able to maintain a decent living standard due to their low saleries and high inflation rates, corruption under Soekarno reached its nadir point” (Robertson-Snape, 1999).

Ada beberapa catatan untuk menandai awal mula munculnya korupsi di kalangan pejabat dalam negeri pada masa ini. Pertama; ketika pemerintah orde lama membuat kebijakan untuk mengambil alih perusahaan dan aset-aset asing, yang dikenal dengan ”nasionalisasi” melalui sebuah Undang-Undang yang dikeluarkan pada tahun 1958. Kabijakan yang sejatinya sarat misi untuk memulihkan perekonomian nasional itu disalah gunakan oleh kalangan militer. Yaitu dengan menguasai perusahaan hasil nasionalisasi, dengan manajemen yang tidak terkontrol secara baik dan transparan oleh kalangan masyarakat sipil. Kedua; ketika pemerintah orde lama mengeluarkan kebijakan politik Benteng, yang sejatinya juga sarat misi untuk membantu para pengusaha dalam negeri dapat dibentengi dan diproteksi negara. Tetapi kebijakan ini dalam implementasinya diselewengkan dan hanya menghasilkan kongkalikong serta sarat KKN (korupsi-kolusi-nepotisme).

Kondisi tersebut diperparah oleh sistem politik yang tidak demokratis, karena saat itu pemerintah sedang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Perbedaan pendapat, oposisi, dan kritik oleh kalangan sipil dinilai sebagai kontraproduktif, bahkan tidak jarang dianggap sebagai kontra-revolusi. Inilah yang menjadikan korupsi tidak dapat dikontrol dengan baik, apalagi diberantas. Sebuah catatan dan analisis yang relevan antara lain adalah sebagai berikut:

Di masa pemerintahannya Soekarno pernah melakukan rasionalisasi perusahaan-perusahaan asing melalui suatu Undang-undang (UU). Tetapi sebelum UU tersebut diberlakukan (1958), pihak militer (AD) telah melakukan aksi sepihak dan merebut perusahaan-perusahaan asing itu. Pada tanggal 13 Desember 1957 Mayor Jenderal AH Nasution (KSAD pada saat itu) mengeluarkan larangan pengambilalihan perusahaan Belanda tanpa sepengetahuan militer dan menempatkan perusahaan-perusahaan yang diambil alih tersebut di bawah pengawasan militer.Sebelum adanya undang-undang nasionalisasi tersebut, dengan alasan untuk memberikan proteksi kepada pengusaha-pengusaha pribumi, pemerintah Indonesia menerapkan suatu kebijakan yang diberi nama Politik Benteng. Berdasarkan kebijakan ini pengusaha-pengusaha pribumi diberikan bantuan kredit dan fasilitas, salah satunya adalah lisensi untuk mengimpor barang. Laba yang diperoleh oleh para pengusaha pribumi tersebut, dari penjualan barang impor di dalam negeri, diharapkan dapat menjadi modal untuk melakukan ekspansi usaha. Namun pada akhirnya Politik Benteng ini tidak melahirkan pengusaha pribumi yang tangguh. Yang muncul justru praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pengusaha-pengusaha yang mendapatkan lisensi tersebut hanyalah pengusaha-pengusaha yang dekat dengan pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik yang dominan. Pengusaha-pengusaha pribumi “dadakan” tersebut sama sekali tidak memiliki bekal kemampuan usaha yang memadai. Akhirnya mereka hanya “menyewakan” lisensi yang mereka punyai tersebut kepada pengusaha-pengusaha swasta lainnya, yang umumnya berasal dari pengusaha keturunan Cina.  Praktek kongkalingkong ini lah yang melahirkan istilah Ali-Baba. Si Ali yang memiliki lisensi dan di Baba yang memiliki uang untuk modal kerja lisensi tersebut.

Masa pemerintahan orde lama memang masa yang paling sulit, khususnya jika dikaitkan dengan harapan publik agar Indonesia (yang ketika itu baru dideklarasikan kemerdekaannya) menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera dan anti korupsi. Hal mana disebabkan oleh mengakarnya budaya aristokrasi tradisional yang dibangun oleh Belanda (sebagai penjajah) selama bertahun-tahun.

Pada masa pemerintahan Orde Lama, gerakan anti-korupsi dilaksanakan pada awal tahun 1960-an, ditandai dengan disahkannya “Undang-Undang Keadaan Bahaya”. Undang-Undang tersebut melahirkan Komisi Pemberantas Korupsi yang diberi nama PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara). Sebagai lembaga anti korupsi yang baru pertama kali dibentuk dan dimiliki Indonesia, tentu PARAN menjadi perhatian dan harapan banyak kalangan untuk menghantarkan Indonesia menjadi negara yang anti korupsi. Harapan tersebut tidak berlebihan karena yang ditunjuk sebagai orang yang memimpin PARAN adalah Jenderal A.H. Nasution yang kredibilitas dan integritasnya tidak diragukan oleh masyarakat waktu itu. Di lembaga tersebut Jendral Nasution dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani.

Salah satu poin pentingnya yang dilakukan Paran adalah mewajibkan semua pejabat negara mengisi Daftar Kekayaan Pejabat Negara. Namun apa yang terjadi. Ternyata ikhtiar tersebut akhirnya kandas tanpa hasil apa-apa. Berkaitan dengan kegagalan Paran, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mencatat bahwa:

Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda. (www.kpk.go.id)

Ada tiga faktor yang kuat diduga sebagai penyebab kegagalan Orde Lama dalam memberantas korupsi.

  • faktor belum adanya kebijakan derivasi (kebijakan turunan) yang memungkinkan agen pelaksana kebijakan bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
  • faktor adanya resistensi dari para pejabat negara (terutama yang diindikasikan korup) dengan cara menolak menyerahkan daftar kekayaannya kepada PARAN. Mereka hanya mau menyerahkan kepada Presiden (meskipun dalam kenyataannya hingga PARAN bubar mereka tidak pernah menyerahkan daftar kekayaannya ke Presiden).
  • faktor tidak berkaitnya secara langsung antara strategi pemberantasan korupsi dengan sistem administrasi publik yang dipraktekkan.

PARAN akhirnya dibubarkan. Pemerintah Orde Lama selanjutnya mengeluarkan kebijakan baru yang dikemas dalam Keppres No.275 tahun 1963 “tentang pemberantasan korupsi”. Untuk melaksanakan Keppres tersebut Pemerintah menunjuk lagi Jenderal A.H. Nasution sebagai ketuanya, dengan tugas yang lebih berat, yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja hijau. Nasution melakukan tugasnya dengan sandi “OPERASI BUDHI”. Sasarannya adalah BUMN dan lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan korupsi, salah satunya adalah Pertamina. Tetapi Keppres 275/1963 itupun tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Sebagaimana yang dicatat dan didokumenkan oleh KPK berikut ini:

Pada 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi. Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang-lebih Rp 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi di masa Orde Lama pun kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.

Dari catatan dokumentasi KPK tersebut cukuplah sebagai gembaran betapa masa Orla gagal memberantas korupsi, dan penyebabnya antara lain adalah, adanya resistensi birokrasi dan pejabat negara yang dekat dengan Presiden. Implementasi kebijakan anti-korupsi yang diback-up dengan Keppres itupun gagal. Jadi hingga Pemerintah Orde Lama tumbang, pemberantasan korupsi belum membuahkan hasil yang berarti.Sebagai tambahan, berikut ini dikutipkan anatomi korupsi di masa orde lama:

  • Pemerintah Soekarno berupaya untuk melakukan rasionalisasi perusahaan-perusahaan Asing melalui suatu UU. Tetapi sebelum UU tersebut diberlakukan (1958), pihak militer (AD), telah melakukan aksi sepihak dan merebut perusahaan-perusahaan asing tersebut. Pada tanggal 13 Desember 1957 Mayor Jenderal A.H. Nasution (KSAD pada saat itu) mengeluarkan larangan pengambilalihan perusahaan Belanda tanpa sepengetahuan militer dan menempatkan perusahaan-perusahaan yang diambil alih tersebut dibawah pengawasan militer.
  • Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Politik Benteng dengan memberikan bantuan kredit dan fasilitas kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Program ini tidak melahirkan pengusaha pribumi yang tangguh; tetapi yang terjadi justru praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pengusaha-pengusaha yang mendapatkan lisensi hanyalah pengusaha-pengusaha yang dekat dengan pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik yang dominan.
  • Kegagalan pemerintahan Demokrasi Terpimpin untuk mengatasi disintegrasi administrasi kenegaraan. Perekonomian tetap tergantung pada birokrasi partai-partai politik dan militer. Aparat negara tak bekerja dengan baik dan korupsi semakin merajalela.

Jadi masalah korupsi dan pemberantasannya di masa pemerintahan Orde Lama bukan saja korupsi dapat dikurangi, tetapi juga tidak bisa diberantas. Presiden Soekarno terkesan tidak dapat mengendalikan militer yang saat itu diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan nasionalisasi. Sehingga korupsi yang ditimbulkan di perusahaan hasil nasionalisasi tidak dapat dikontrol apalagi diberantas. Di sisi lain, kebijakan untuk memproteksi pengusaha tidak dipersiapkan dengan matang, sehingga yang muncul adalah perusahaan-perusahaan naional yang semu, yang pada gilirannya lisensi (proteksi) tersebut akhirnya disewakan (dan dijual belikan) secara tidak fair (korup).

 

2.10  Masyarakat Anti Korupsi

Penciptaan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan bebas dari praktik korupsi menjadi cita-cita reformasi yang di gelorakan kelompok perubahan hampir sepuluh tahun lalu faktanya, hingga 4 kali berganti kepemimpinan, praktik kejahatan ekonomi itu masih saja ada. Banyak sudah lembaga-lembaga baru didirikan untuk menjadi garda depan pemberantas korupsi, sebut saja komisi pemberantas korupsi, tim pemberantas tindak pidana korupsi (Timtas Tipikor) bentukan porli maupun kejaksaan, sebagai salah satu implementasi dari Undangan-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.Hasilnya? Kita masih bisa hitung dengan jari,berapa jumlah kasus korupsi yang bisa sampai kepengadilan hingga jatuh vonis dan menjebloskan pelakunya ke penjara.

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, khususnya dalam pemberantasan korupsi, tidak bisa hanya mengandalkan lembaga-lembaga tersebut di atas, karena terkadang hidung aparat lembaga itu tak mampu menemukan indikasi praktik korupsi atau bahkan tak mampu mengendus gejala adanya indikasi praktik korupsi.Laporan dari masyarakat malah menjadi andalan mereka untuk memulai penyelidikan. Karenanya, peran serta masyarakat sangat di butuhkan untuk membantu aparat pemberantas korupsi agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya .

Diyakini, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat mengakhiri peraktik korupsi. Atas peran serta tersebut,masyarakat berhak mendapatkan penghargaan dari pihak atau lembaga yang melakukan penyelidikan. Peraturan pemeintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 mengatur tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, PP tersebut juga mengatur hak dan kewajiban penegak hukum setelah mendapat laporan atau informasi saran dan pendapat tentang dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat.

 

Peran Masyarakat Sipil Menanggulangi Korupsi

Penanggulangan korupsi sudah menjadi agenda global. Bagi Indonesia, yang dipersepsi sebagai negara terkotup di Asia (Survey PERC 2004) atau terkorup ke II dari 133 negara di dunia (CPI Transparency International), isu anti korupsi sudah lama menjadi agenda reformasi nasional. Berbagai penguatan kerangka hukum dan institusional di bangun, seperti UU Antikorupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTK) dan sebagainya. Namun pemberantasan korupsi di Indonesia ini ternyata tidak bisa diperankan semata oleh para elite politik dan aparat pemerintahan saja (eksekutif, legislative dan yudikatif), mengingat penyakit ini sudah berurat berakar dan menjangkiti berbagai sendi pemerintahan. Sebagai mana pengalaman di negara lain di dunia, peran masyarakat sipil baik secara terorganisir maupun individual yang berintegritas, diharpkan mampu mendorong perubahan ini pada percepatan dan hasil-hasil yang nyata. “korupsi paling merajalela terjadi dalam pengadaan barang/jasa publik” menurut Donald Stromboom (mantan) Word Bank Consultants, hasil survey Transparency International.

  • Kebocoran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Suatu fakta yang kerap luput dari perhatian rakyat banyak adalah bahwa praktek korupsi terbesar dan paling merajalela terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (public procurement). Dalam perkiraan Bank Dunia tahun 2001, setiap tahunnya lebih dari 10 miliar Dollar Amerika atau sekitar 85 triliun Rupiah anggaran Pemerintah pusat. Baik untuk belanja rutin maupun proyek-proyek pembangunan, dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Bila benar apa yang disinyalir BPKP dan berbagai studi korupsi, bahwa dari pembelanjaan tersebut terjadi kebocoran rata-rata 30%, maka dari keuangan pemerintah pusat saja potensi kebocoran bisa mencapai minimal 25 triliun Rupiah! Angka yang fantastis ini belum lagi termasuk potensi kebocoran anggaran pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan milik negara, yang jumlahnya jauh lebih besar lagi. Kobocoran tersebut bisa terjadi adalam berbagai bentuk, transaksi yang tidak efisien karena salah urus atau terjadi penggelembungan harga sebagai hasil persekongkolan yang selisihnya diselewengkan ke kantung-kantung pribadi. Bentuk lain bisa berupa manipulasi spesifikasi barang/jasa yang di serahkan, sehingga dapat menimbulkan marjin haram yang dinikmati pengusaha maupun menjadi suap bagi oknum pejabat atau pengelola proyek pemerintah. Dengan berbagai pola penyimpangan, modus operandi korupsi dan persekongkolan ini akibatnya jelas, pemborosan asset negara yang notabene adalah uang rakyat yang diamanarkan untuk dikelola pejabat publik melalui administrasi pemerintahan.

  • Kerugian bagi rakyat

Hilangnya sumber daya ekonomi sedemikian besar tentunya menghambat peluang bagi rakyat untuk lepas dari jerat kemiskinan dan memperoleh peningkatan taraf hidup yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Modal fisik dan infrastruktur terancam cepat rusak Karena buruknya pengelolaan proyek-proyek pemerintah.
Korupsi juga merusak modal sosial, karena menjalar menjadi sesuatu hal yang ‘biasa’ atau kelaziman yang harus diterima dalam kehidupan masyarakat. Modal politik tergerus oleh meningkatnya ketidakpercayaan rakyat pada administrasi pemerintahan. Demikian pula ketidakpercayaan investor yang berdampak seretnya suntikan modal bagi bisnis yang dapat mendorong pembanguna kawasan.

  • Kelemahan sistematik dan upaya perbaikan

Kebocoran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bisa jadi merupakan akibat mismanajemen yang parah, atau bisa juga merupakan bagian dari korupsi sistemik yang merajalela dalam berbagai sektor dan struktur pemerintah Indonesia. Korupsi yang di sinyalir oleh UNDP sebagai penyakit yang kait mengait dalam berbagai sektor tatapemerintahan, meliputi adminitrasi publik, legislative, yudikatif, dunia usha dan sebagainnya. Bukan saja menjadi persoalan hukum dan politik, juga menjadi persoalan manajemen pemerintah, ekonomi, sosial bahkan etika. Semua berurat berakar menjadi belenggu yang sukar diurai atau diputus (Holloway, Memecah Belenggu Korupsi Sistemik).

Demikian pula halnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini. Ranah dimana pemerintah dan dunia usaha bertransaksi ini selama beberapa dekade luput dari perhatian masyarakat banyak. Sebuah studi Bank Dunia yang dituangkan dalam Country Procurement Asessment Report (CPAR) 2001, mengungkapkan berbagai masalah yang bersifat structural dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.
Dalam studi tersebut, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dinilai tidak berfungsi denga seharusnya. Berbagai kondisi yang didentifikasikan sebagai penyebab masalah ini, dapat dikelompokan menjadi :

ü  Kelemahan kerangka hukum dan kelembagaan. Peraturan yang kurang lengkap dan tumpang tindih dan tidak adanya peraturan yang cukup tinggi, setingkat undang-undang, masih dianggap menjadi masalah dalam kerangka hukum ini. Demikian pula tidak ada lembaga pemerintah khusus yang menyusun kebijakan atau regulasi dan memantau pelaksanaannya.

ü  Kelemahan kapasitas pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Kurangnya pejabat publik yang mempunyai kualitas pengetahuan dan keterampilan memadai, membuat manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah kerap tidak mencapai hasil yang optimal. Kebutuhan akan sumber daya manusia ini bahkan semakin besar dalam era otonomi daerah dimana kegiatan pembangunan termasuk proses pengadaan barang/jasanya didelegasikan ke berbagai pemerintah daerah.

ü  Kelemahan kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan dan penegakkannya. Pengabaian atau pelanggaran terhadap aturan yang mengatur sistem dan prosedur, bisa jadi merupakan kelalaian. Namun bisa juga merupakan bagian dari suatu penyalahgunaan wewenang plus persekongkolan secara sistematis demi keuntungan prbadi maupun kelompok. Keduanya merugikan rakyat yang menitipkan asset dan amanat itu kepada pejabat publik yang mengelola administrasi pemerintahan. Pengawasan dan penegakkan aturan yang tidak efektif semakin menyuburkan praktek-praktek pelanggaran ini. Atas indentifikasi berbagai masalah ini, pemerintah Indonesia telah mulai mengadakan langkah-langkah sebagaimana direkomendasikan studi ini. Misalnya revisi Keputusan Presiden (Keppres) No.18 Tahun 2000 dengan Keppres No. 80 Tahun 2003. suatu sistem pendidikan dan sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa publik juga mulai dikembangkan. Suatu lembaga pemerintah semacam National Public Procurement Office juga akan dibentuk. Studi tersebut juga merekomendasikan untuk meningkatkan peran masyarakat sipil dan pemantauan masyarakat sipil terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peran Masyarakat Sipil Menanggulangi Korupsi

Dalam upaya memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, sekaligus meretas belenggu korupsi sistemik di dalamnya, tidak akan cukup bergantung pada inisiatif dan peranserta pemerintah (eksekutif, legislative, yudikatif), tanpa partisipasi aktif rakyat atau berbagai komponen masyarakat sipil. Demikian pula halnya dalam pembenahan sistem dan praktek pengadaan barang/jasa pemerintah ini. Sebagai pengalaman dari beberapa dekade lalu, fungsi pengawasan internal, fungsi dan structural pemerintah tidak kunjung memadai membendung merajalelanya korupsi. Apalagi dalam paradigma baru tatapemeritahan (governance), dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini masyarakat sipil adalah salah satu stakeholer, yaitu penerima manafaat (beneficiaries) disamping pemerintah sebagai pengguna (user) dan perusahaan swasta sebagai penyedia (provider).

Organisasi masyrakat sipil, jurnalis media massa cetak dan elektronik, organisasi sosial, keagamaan, masyarakat /lembaga akademik, kaum professional, pranata tradisional/adat, forum warga dan sebagainya merupakan komponen masyarakat sipil yang seyogianya berperan dalam pengembangan tatapemerintahan, termasuk menaggulangi penyakit korupsi.
Beberapa peran yang dapat dikembangkan masyarakat sipil termasuk :

  • Partisipasi aktif dalam pembangunan kerangka hukum dan kebijakan publik melalui fungsi sosialisasi dan konsultasi. Misalnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam undang-undang, peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah (Perda) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Termasuk juga memperjuangkan penegakan perinsip-perinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam kerangka peraturan tersebut.
  • Peran pengawasan, yang dikenal dalam undang-undang sebagai fungsi ‘ pengawasan masyarakat’ dalam mengelola pengadaan barang/jasa di instansi-instansi pemerintah tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan ini diharapkan dapat mencega berkembangnya penyimpangan, menekan peluang atau memperbesar resiko korupsi. Peran ini dapat diwujudkan misalnya, dengan mempertanyakan penyimpangan tersebut kepada instansi yang bersangkutan, dan bila tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, melaporkan kepada :

ü  Pimpinan instansi bersangkutan atau atasan yang lebih tinggi;

ü  Aparat pengawas internal seperti BPKP dan Inspektorat;

ü  DPR atau DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan dan pemerintahan;

ü  Lembaga penyelidik dan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sebagainya;

ü  Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam advokasi atau pengawasan pemerintah dan/atau pers.

Namun dalam pengembangan perannya, beberapa masalh masih menghadang bagi masyarakat sipil, di antaranya :

  • Resistensi dari oknum beebagai institusi pemerintah ditingkat pusat maupun daerah terhadap peran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan. Hal ini banyak terjadi pada hal yang bersifat mendasar, sebagai prinsip tranparansi dan akuntabilitas dengan menutup akses informasi kepada masyarakat sipil, yang secara tegas dan eksplisit diatur dalam peraturan mengenai pengadaan barang/jaa pemerintah.
  • Lemahnya kapasitas masyarakat sipil. Kelemahan ini bisa terdapat pada tingkat individual, kelembagaan maupun structural atau lingkungan tatapemerintahan. Hal ini termasuk kurangnya perhatian, minat dan perhatian masyarakat terhadap isu tatapemerintahan di tinglkat pusat maupun local, sampai pengetahuan tetang kerangka peraturan serta keterampilan dalam melakukan pemantauan dan menindak lanjuti temuan penyimpangan. Padahal secara langsung maupun tidak, isu tatapemerintahan ini mempengaruhi hajat hisup mereka. Kelemahan kapasitas masyarakat ini juga termasuk pengelolan dan sumberdaya masyarakat sipil dalam mengorganisasikan agenda-agenda tata kepemerintahan.

Tata Cara Peran Serta

orang berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi,jaksa,hakim,advokat). Dalam pasal 1,ayat 1,PP Nomor 71 Tahun 2000 di sebutkan peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya bahkan setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi yang menangani perkara tindak pidana korupsi, seperti juga tercantum dalam pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut.

Namun demikian, dalam ayat 2-nya (masih pasal 2 )di katakan, penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau pemintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Informasi yang di maksud juga harus dapat di pertanggung jawabkan, sehingga dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 juga mensyaratkan informasi, saran, dan pendapat dari masyarakat tentang tindak pidana korupsi harus di sampaikan secara tertulis, di sertai dengan data pelapor yang lengkap, seperti nama dan alamat. Data pelaku dugaan tindak pidana korupsi juga harus di lampirkan, seperti di syaratkan dalam pasal 3 ayat 1 huruf b.

Hak dan Kewajiban

Penegak hukum berkewajiban memberikan pelayanan dan jawaban atas informasi, saran dan pendapat yang di sampaikan, seperti di atur dalam pasal 4 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut dan penegak hukum wajib memberikan jawaban secara lisan ataupun tertulis paling lambat 30 hari setelah informasi, saran dan pendapat diterima(pasal 4ayat 2). Terkait peran serta itu,masyarakat sebagai pelapor berhak mendapatkan perlindungan hukum dari penegak hukum seperti diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 peraturan pemerintah dimaksud.

Penghargaan

Atas peran serta memberikan informasi, saran dan pendapat itu,masyarakat berhak mendapatkan penghargaan atas upaya pencegahan dan membantu pemberantasan tindak pidana korupsi” setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yang telah berjasa dalam uaha pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak pendapatkan penghargaan “(pasal 7 ayat 1 ).

Penghargaan tersebut tidak harus berupa materi, bisa juga berupa piagam penghargaan. Ayat 2 dalam pasal 7 mengatakan, penghargaan dapat berupa piagam atau premi. Besarnya premi di tetapkan paling banyak 2 permil dari nilai kerugian negara yang di kembalikan dan di berikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 11).

Meski diatur hak dan kewajiban serta pemberian penghargaan, masyarakat di tuntut konsekuen dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan kewajibannya di dalam hukum,tidak asal melapor dan memfitnah orang.

Peran Lain

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak sebatas seperti yang di ungkapkan dalam PP Nomor 71 / 2000.Banyak serta dan dukungan lain yang bisa dilakukan masyarakat dalam kaitan itu.

Dalam buku Mengenali dan Memberantas Korupsi yang di terbitkan komisi memberantas korupsi (KPK), di sebutkan dukungan lain yang bisa diberikan masyarakat, misalnya, mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor memboikot dan memasukan nama koruptor dalam daftar hitam, dan tidak memilih pejabat dan pemimpin yang terlibat korupsi.
Dalam upaya pencegahan, bisa di lakukan dengan melakukan pengawasan dan mendukung terciptanya lingkungan yang anti korupsi, melaporkan gratifikasi, melaporkan bila terjadi penyelewengan dan penyelenggaraan negara dan berani melakukan kesaksian dalam pemeriksaan perkara korupsi, serta mendukung proses hukum, baik terhadap orang lain (termasuk kerabatnya) maupun terhadap diri sendiri.

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, khususnya dalam pemberantasan korupsi, tidak bisa hanya mengandalkan lembaga-lembaga pemerintahan, karena terkadang hidung aparat lembaga itu tak mampu menemukan indikasi praktik korupsi atau bahkan tak mampu mengendus gejala adanya indikasi praktik korupsi. Laporan dari masyarakat malah menjadi andalan mereka untuk memulai penyelidikan. Karenanya, peran serta masyarakat sangat di butuhkan untuk membantu aparat pemberantas korupsi agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya .

Indonesia,dipersepsi sebagai negara terkorup di Asia (Survey PERC 2004) atau terkorup ke II dari 133 negara di dunia (CPI Transparency International) Sebagai mana pengalaman di negara lain di dunia, peran masyarakat sipil baik secara terorganisir maupun individual yang berintegritas, diharpkan mampu mendorong perubahan ini pada percepatan dan hasil-hasil yang nyata dalam pemberantasan korupsi. Suatu fakta yang kerapý luput dari perhatian rakyat banyak adalah bahwa praktek korupsi terbesar dan paling merajalela terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (public procurement).

Korupsi juga merusaký modal sosial, karena menjalar menjadi sesuatu hal yang ‘biasa’ atau kelaziman yang harus diterima dalam kehidupan masyarakat. Modal politik tergerus oleh meningkatnya ketidakpercayaan rakyat pada administrasi pemerintahan. Dalam upaya memperbaiki sistem pengadaan barang/jasaý pemerintah, sekaligus meretas belenggu korupsi sistemik di dalamnya, tidak akan cukup bergantung pada inisiatif dan peranserta pemerintah (eksekutif, legislative, yudikatif), tanpa partisipasi aktif rakyat atau berbagai komponen masyarakat sipil.

Beberapa peran yang dapat dikembangkan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi antara lain Partisipasi aktif, Peran pengawasan, Peran pengawasan dapat diwujudkan misalnya, dengan mempertanyakan penyimpangan tersebut kepada instansi yang bersangkutan, dan bila tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, melaporkan kepada :

  • pimpinan instansi bersangkutan atau atasan yang lebih tinggi;
  • aparat pengawas internal seperti BPKP dan Inspektorat;
  • DPR atau DPRD
  • Lembaga penyelidik dan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sebagainya;
  • Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam advokasi atau pengawasan pemerintah dan/atau pers.
  • Dalam pasal 1,ayat 1,PP Nomor 71 Tahun 2000 di sebutkan peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
    Penegak hukum berkewajiban memberikan pelayananý dan jawaban atas informasi, saran dan pendapat yang di sampaikan, seperti di atur dalam pasal 4 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut dan penegak hukum wajib memberikan jawaban secara lisan ataupun tertulis paling lambat 30 hari setelah informasi, saran dan pendapat diterima(pasal 4ayat 2) Dalam buku Mengenali dan Memberantas Korupsi yang di terbitkan komisi memberantas korupsi (KPK), di sebutkan dukungan lain yang bisa diberikan masyarakat, misalnya, mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor memboikot dan memasukan nama koruptor dalam daftar hitam, dan tidak memilih pejabat dan pemimpin yang terlibat korupsi.

2.11 Perayaan Hari Antikorupsi Salah Satu Kegiatan Lembaga Anti Korupsi

Sama halnya dengan hari besar lain, lembaga anti korupsi juga memiliki salah satu agenda kegiatan untuk merayakan hari jadinya. Pemberantasan Korupsi genap berusia satu tahun. Tidak ada ucapan selamat di media ataupun penilaian kinerja tahun pertama sebagaimana lazim dilakukan. Apakah ini karena hampir tidak ada orang yang tahu tentang ulang tahun tersebut ataupun tentang rencana itu sendiri, atau karena tidak ada yang patut dirayakan? Sebenarnya, pemerintah Indonesia memiliki rencana sendiri dalam menghadapi tantangan besar untuk memberantas korupsi. Tapi adanya rencana ini secara menyeluruh memang tidak banyak diketahui masyarakat umum.

Dua bulan setelah dilantik, tepatnya pada Hari Antikorupsi Internasional yang pertama, pada 9 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden tentang “Percepatan Pemberantasan Korupsi”. Keputusan ini ditujukan kepada para pemimpin eksekutif negara ini dan mempertegas tanggung jawab yang sudah dipikul oleh masing-masing pihak. Yang baru adalah instruksi Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Presiden menugasi Bappenas berkoordinasi dengan para menteri dan ketua lembaga nondepartemen serta unsur-unsur masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengembangkan suatu rencana nasional untuk jangka waktu 2004-2009 guna memerangi korupsi.

Rencana ini disetujui menjelang akhir Februari 2005, tapi dianggap sebagai suatu dokumen hidup. Artinya, dokumen ini terbuka untuk perubahan dan penyesuaian di kemudian hari, terutama mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil pemantauan dan evaluasi. Dokumen ini dibagi menjadi empat bagian: pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara; langkah-langkah pencegahan, termasuk meningkatkan sistem pelayanan publik; langkah-langkah represif; serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut, termasuk partisipasi publik.

Sejauh ini, rencana tersebut merupakan inisiatif yang benar-benar “milik Indonesia”, berdasarkan pengertian bahwa sesuatu harus berubah bukan karena persyaratan yang dituntut oleh pihak asing, walau harus diakui keprihatinan para investor asing terhadap masalah korupsi di negeri ini selalu tinggi. Pengalaman di seluruh dunia menunjukkan bahwa upaya-upaya antikorupsi dan pembaruan tata pemerintahan hanya akan berhasil apabila ada kemauan dan inisiatif para pihak yang bersangkutan langsung (local ownership).

Pengalaman internasional mengajarkan bahwa dampak yang besar hanya bisa diperoleh apabila diterapkan strategi-strategi antikorupsi yang holistik dan terpadu, bersifat partisipatif dan didorong oleh unsur-unsur lokal, berdasarkan kebutuhan dan mempunyai target, sesuai dengan kapasitas dan sumber daya, serta dapat diukur dan dinilai.

Sejauh ini, Rencana Aksi Indonesia baru merupakan inisiatif dari kalangan eksekutif, didorong oleh kepemilikan nasional dan political will–setidaknya dari Presiden dan pihak yang paling terlibat dalam pengembangannya, yaitu Bappenas, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan–dalam posisi independen–Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencana ini bersifat seimbang karena mencakup tindakan-tindakan penghukuman dan pencegahan. Inisiatif yang dirintis oleh eksekutif ini masih perlu dilengkapi oleh upaya-upaya serupa dari pihak yudikatif dan legislatif, sektor swasta, media, dan organisasi masyarakat madani.

Hanya sedikit institusi, baik di tingkat lokal (kabupaten/kota) maupun organisasi masyarakat sipil, yang terlibat dalam proses pengembangan awal, dan itu pun tidak secara sistematis. Hal ini mungkin disebabkan oleh singkatnya waktu pengembangan strategi tersebut, yaitu dua bulan. Akhirnya, rencana itu dianggap sebagai “dokumen hidup” sehingga tetap dapat menerima masukan dari pemerintah lokal dan organisasi masyarakat sipil.

Kini dokumen tersebut telah berusia satu tahun dan masih banyak ketentuan dan indikator yang perlu diperinci untuk menjelaskan apa yang benar-benar perlu dilakukan. Yang belum jelas juga, apakah sumber daya tambahan akan disediakan untuk mendanai kegiatan atau apakah dana harus diambil dari anggaran yang sudah dialokasikan ke lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Pelaksanaan program akan jatuh-bangun bergantung pada ketersediaan dana.

Prosedur pemantauan dan pelaporan yang ada dewasa ini sangat rumit, tapi tidak ada sanksi apabila ada ketidakpatuhan (dalam hal melaksanakan substansi, bukan kegagalan dalam pelaporan). Tanpa adanya sanksi, rencana ini tetap merupakan suatu pernyataan itikad-itikad baik, sehingga menjadi lebih penting untuk menyoroti kemajuan pelaksanaannya di mata publik. Sekalipun ada proses konsultasi publik di berbagai kota, rencana ini belum dikenal luas oleh media, sektor swasta, publik, atau komunitas donor. Tekanan dari publik akan menjadi pendorong bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab agar melaksanakan kegiatan yang telah disetujui.

Tim pemantauan dan evaluasi dari Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengundang anggota-anggota masyarakat sipil untuk ikut mengawasi jalannya rencana ini. Dalam suatu lokakarya, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan lima pemerintah provinsi serta organisasi-organisasi masyarakat sipil telah berhasil mengidentifikasi bidang-bidang prioritas untuk dipantau. Di Aceh, tempat terjadinya kegiatan pengadaan barang secara besar-besaran yang disebabkan oleh adanya proses rekonstruksi, misalnya, pemantauan ditujukan untuk melihat perbaikan dalam proses pengadaan jasa dan barang. Sedangkan di Papua lebih difokuskan pada perbaikan-perbaikan dalam sistem kesehatan.

Agar tahun depan ada sesuatu yang dapat dirayakan, strategi yang ada sekarang perlu diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan spesifik yang nyata di tingkat nasional dan lokal sebagaimana telah dikemukakan dalam lokakarya, dan juga perlu dukungan politis dari seluruh kabinet, di samping mencari kerja sama dengan kelompok dan cabang instansi pemerintah yang lain.

2.12 Catatan untuk Kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi

Di lingkungan media, semakin gencar media memberitakan kasus korupsi dan memperbanyak ruang untuk berita seputar hukum. Di tengah masyarakat, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan tumbuhnya kelompok-kelompok antikorupsi di tingkat nasional ataupun daerah. Mantan menteri, gubernur, bupati, jenderal, pengusaha, dan ketua lembaga negara sedang diperiksa, menjadi tersangka, bahkan terpidana dalam kasus korupsi merupakan berita harian yang menghiasi media pada 2005. Hal ini sangat boleh jadi efek dari dibentuknya lembaga independen antikorupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dua tahun lalu, tepatnya pada 29 Desember 2003. Dalam hal ini, terbentuknya KPK sudah dapat dikatakan menjadi momentum kebangkitan gerakan antikorupsi di Indonesia. Di tingkat pemerintah, muncul Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Di kalangan pengusaha, muncul Gerakan Antisuap dan Gerakan Bersih, Transparan, dan Profesional. Di lingkungan media, semakin gencar media memberitakan kasus korupsi dan memperbanyak ruang untuk berita seputar hukum. Di tengah masyarakat, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan tumbuhnya kelompok-kelompok antikorupsi di tingkat nasional ataupun daerah. Di luar itu semua, masih banyak gerakan yang ikut meramaikan panggung pemberantasan korupsi di Indonesia. Kehadiran KPK dua tahun ini diyakini membangun harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, ternyata KPK belum mampu memenuhi harapan rakyat. Kasus BLBI, korupsi mantan presiden Soeharto, kasus pembalakan kayu, politik main uang pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, kasus korupsi di birokrasi, korupsi di pabean dan pajak, serta kasus korupsi yang menyangkut kepala daerah dan anggota DPRD merupakan deretan pekerjaan rumah yang belum tersentuh oleh KPK.

Di luar kasus-kasus di atas, masih banyak kasus korupsi yang secara langsung merugikan masyarakat, yaitu kasus korupsi di pelayanan publik: pungutan liar dalam pembuatan kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, sertifikat tanah, surat izin usaha, paspor, dan surat perizinan lainnya. Pertanyaan yang muncul: mengapa KPK belum bisa memenuhi harapan masyarakat? Padahal, di satu sisi, masyarakat tahu bahwa KPK memiliki kewenangan yang luar biasa, bahkan sebagian orang menyebutnya superbody. Ada tiga hal yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis sejak berdirinya republik ini. Sulitnya pemberantasan korupsi bisa dipahami ketika takaran persoalan memang sudah di atas ambang batas. Korupsi telah menjadi penyakit sosial yang menjalar secara akut di sekujur tubuh komponen bangsa, bahkan sebagian kalangan menyebut bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya. Pada tataran ini, menjadi tidak mudah dan bahkan mustahil mengatasi dampak korupsi yang begitu besar dan kompleks, dengan cara-cara parsial. Menjadi mustahil mengatasi korupsi hanya bertumpu pada lembaga negara seperti KPK, meskipun mendapatkan kewenangan yang cukup besar. Sulitnya pemberantasan korupsi saat ini tidak lepas dari masih melekatnya budaya birokrasi feodal di Indonesia. Terbongkarnya kasus Komisi Pemilihan Umum, kasus mafia peradilan, dan kasus korupsi lain di tingkat nasional dan di daerah membuktikan hal tersebut. Dalam setiap kasus korupsi yang terjadi, hampir semua operatornya adalah birokrat. Hal itu masih diperlancar dengan sistem birokrasi yang ada saat ini, yang notabene merupakan sistem birokrasi kerajaan, yaitu birokrasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pelayanan, dan meritokrasi. Kedua, KPK belum memperlihatkan kinerjanya secara optimal sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan undang-undang. Di dalam undang-undang, KPK berperan sebagai dirigen sekaligus pemain dalam gerakan pemberantasan korupsi nasional. Saat ini peran yang lebih menonjol dimainkan baru sebatas sebagai pemain. Maka tidak mengherankan apabila muncul keluhan-keluhan teknis dari para petingginya, seperti kurangnya personel, pendanaan yang tidak lancar, dan masih belum lengkapnya undang-undang pendukung. Keluhan itu mungkin benar apabila KPK menempatkan diri sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi. Tapi perlu dipertanyakan kalau kita menempatkan KPK sebagai lembaga ad hoc dalam pemberantasan korupsi. Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya KPK adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tujuan itu secara implisit menjelaskan bahwa sebelum KPK dibentuk, sudah ada lembaga-lembaga negara lainnya yang melakukan upaya pemberantasan korupsi. Lembaga-lembaga lain itu kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta inspektorat departemen dan lembaga nondepartemen. Selain itu, pascareformasi 1998, banyak tumbuh gerakan antikorupsi di tingkat nasional dan daerah. Mengingat tujuan di atas, sudah seharusnya KPK mengoptimalkan diri untuk berperan sebagai dirigen bagi lembaga-lembaga tersebut. Apalagi, di masa depan, lembaga-lembaga tersebut harus mengambil alih tanggung jawab pemberantasan korupsi setelah KPK dibubarkan. Ketiga, tidak adanya strategi pemberantasan korupsi nasional. Korupsi, yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, sudah seharusnya dihadapi dengan strategi yang luar biasa dalam pemberantasannya. Tidak optimalnya pemberantasan korupsi saat ini karena strategi yang digunakan masih menggunakan strategi konvensional. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK, bergerak dengan strategi masing-masing, tanpa dipandu dalam satu grand strategy yang merupakan hasil perumusan bersama. Tidak mengherankan apabila kewenangan KPK dalam hal koordinasi dan supervisi kurang berjalan secara optimal. Grand strategy dibutuhkan untuk menyatukan langkah lembaga-lembaga penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kesatuan langkah dibutuhkan untuk memunculkan kesadaran kolektif aparat penegak hukum, sehingga memunculkan ide-ide dan terobosan-terobosan yang luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Saat ini berbagai komponen bangsa telah bergerak menuju arah dan tujuan yang sama dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Kalau kita melihat ketiga jawaban tersebut di atas, keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia ternyata tidak bisa hanya dibebankan di pundak KPK. Tugas pemberantasan korupsi adalah tugas yang harus dipanggul oleh semua elemen bangsa. Tapi KPK, sebagai lembaga yang memegang amanat mengkoordinasi, mengawasi, dan melaksanakan pemberantasan korupsi, harus berani tampil paling depan; bukan seperti saat ini, masih ragu menggunakan kewenangannya.

2.13 Tantangan Penegak Hukum Lembaga Anti Korupsi

Ruangan belajar di asrama PPSDMS Regional 3 Yogyakarta terasa agak panas. Bukan hanya karena dipenuhi oleh 65 peserta dari Regional 3 dan Regional 4 Surabaya yang mengikuti Latihan Gabungan Wilayah Timur. Namun, karena saat itu (23/11), tampil Zaenal Arifin Mochtar, SH, LLM, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Ia menceritakan pengalaman dan pandangannya selaku pembantai korupsi (corruption slayer) yang harus berani mati, karena beratnya tantangan yang mesti dihadapi.

Ia berbicara dari sudut pandang yang agak berbeda, tidak mengungkap prestasi yang telah dicapai, melainkan mendiskusi bagaimana caranya mengenali musuh yang disebut koruptor. “Yang paling penting bukan sekedar hanya paham bagaimana harus bergerak, tetapi juga apa yang harus kita lawan, para koruptor. Karena di Republik ini koruptor itu begitu luar biasa, gak ada matinya,” ujar Mas Uceng, panggilan akrab Mochtar. Sejak Indonesia memproklamasikan perang melawan korupsi tahun 1967, dilanjutkan dengan berdirinya sejumlah lembaga pemberantasan korupsi, dan digenapi dengan menjamurnya gerakan anti korupsi pasca reformasi, anehnya virus korupsi tetap saja menggerogoti tubuh bangsa ini.

“Anda jangan pernah berpikir bahwa gerakan anti korupsi hanya berupa upaya advokasi, apalagi di bidang hokum semata. Advokasi adalah serangkaian kegiatan yang berusaha memajukan, secara terstruktur, terlembaga dan terorganisir segenap potensi rakyat,” jelas Mochtar. Apapun wujud gerakan tersebut, baik di tingkat RT/RW atau di kalangan kampus/kampong, kalau ada tujuan bersama yang ingin dicapai untuk membela kepentingan rakyat, maka itu termasuk advokasi. Pemberantasan korupsi tak bias hanya dilakukan aparat Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mochtar melihat gerakan pemberantasan korupsi belakangan ini mengalami anakronisme, karena produk hukum yang bicara tentang pemberantasan korupsi makin banyak (UU, Keppres, dsb), lembaga yang membantu pemberantasan korupsi juga banyak (KPK, Timtas Tipikor yang baru-baru aja dibubarkan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selain Kejaksaan dan Kepolisian), namun hasilnya belum memuaskan. Gerakan antikorupsi massif dilakukan, termasuk seremoni saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, tetapi hasilnya seperti jalan di tempat. “Dari sisi kinerja institusi peradilan sedunia, peringkat Indonesia terburuk dari 13 negara yang disurvei. Indeksi persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparency International menyebutkan IPK Indonesia hanya naik sedikit, tapi peringkatnya secara umum turun,” ungkap Mochtar gemas.

Inilah tragedy treadmill, seakan-akan negeri ini lari di tempat, tidak bergerak walau larinya kencang sekali. Mengapa hal itu terjadi? Menurut Mochtar, karena ada semacam perlombaan korupsi dan antikorupsi, seperti halnya virus dengan antivirus. Kadang-kadang sebelum antivirus dibuat, sudah muncul virus baru yang lebih kuat, sehingga terapi menjadi mubazir. Kedua, gerakan anti korupsi sering terkena efek tsunami, yakni terlalu gembira pada hal yang kecil, sehingga saat sudah surut proses hukumnya, masyarakat lupa akan adanya gelombang besar. Mochtar berharap dengan pembinaan mental kaum muda seperti PPSDMS, spirit pemberantasan korupsi bisa terus dipompa. Kita harus sistematis memerangi korupsi secara preventif, represif atau pre-emptif. Itu tantangan nyata bagi para penegak hukum dan kelompok masyarakat kritis.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka kami sebagai penulis dapat memaparkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

  • Lembaga – lembaga anti korupsi yang ada hari semuanya memiliki tugas atau kegiatan dan wewenang yang sama.
  • Tugas atau wewenang itu bertujuan untuk memberantas  segala macam kegiatan yang berhubungan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  • Selain lembaga anti korupsi, masyarakat juga memiliki peran penting dalam hal memberantas korupsi
  • Beberapa perab aktif yang dapat dikembangkan oleh masyarakat sipil dalam mendukung kegiatan lembaga anti korupsi, yaitu melalui partisipasi aktif dan peran pengawasan.

3.2 Saran

Adapun saran – saran yang dapat penulis sampaikan yaitu kegiatan manapun yang berhibungan atau berbau korupsi, diharapkan kepada semua pihak terutama bagi pembaca yang sempata membaca tulisan ini agar segera melaporkannya kepada lembaga hukum yang berhak menanganinya.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

(www.hidayatullah.com)

(www.kpk.go.id)

http://www.ppatk.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

Pada 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.

Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang-lebih Rp 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi di masa Orde Lama pun kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.

Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.

Empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina, misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.

Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam pembuatan makalah ini adalah sebagi berikut :

a)      Apa yang menjadi kegiatan utama lembaga – lembaga yang menangani kasus korupsi ?

b)      Kegiatan atau kasus apa saja yang pernah ditangani oleh lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia, khususnya KPK ?

 

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :

a)      Untuk mengetahui kegiatan utama lembaga – lembaga yang menangani kasus korupsi.

b)      Untuk mengetahui sejauh mana kinerja lemabag anti korupsi di Indonesia, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

 

1.4 Metode  Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah melalui metode pustaka, yaitu memperoleh informasi melalui buku – buku yang memuat isi tentang kinerja lembaga – lembaga anti korupsi . selain itu, data – data pendukung diperoleh melalui media internet.

 

1.5 Kegunaan

Adapun kegunaan dari pembuatan makalah ini adalah untuk menambah referensi serta informasi bagi penulis. Di samping itu juga dapat dimanfaatkan oleh pembaca pada umumnya untuk lebih mengetahui lagi, sejauh mana kinerja lembaga – lembaga anti korupsi yang ada sampai hari, khususnya lembaga – lembaga anti korupsi yang ada di Negara Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KPK Kiblat Pemberantasan Korupsi Dunia

Menyikapi situasi terakhir yang berkembang di KPK, secara terbuka para anggota Delegasi menyampaikan keprihatinan dan tetap mendorong KPK untuk meneruskan upaya penting dan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK telah menjadi salah satu menjadi kiblat pemberantasan korupsi di dunia, sehingga adalah penting untuk tetap mempertahankan pencapaian yang telah diraih, sekalipun dalam situasi sulit saat ini.

Secara khusus wakil dari Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) Abdul Razak Bin Hamzah menyatakan dukungan dan akan berusaha memberikan dukungan serta memberikan bantuan teknis yang diperlukan sebagai bentuk persaudaraan sesama anggota SEAPAC dan sebagai kawan seperjuangan dalam melawan korupsi.

Sementara itu Ang Swee Kiang, Direktur Anti Corruption Berau (ACB) Brunei Darussalam menyatakan akan meneruskan kerjasama dengan KPK dan mempelajari keberhasilan KPK meskipun tantangan yang dihadapi KPK semakin besar. Keinginan ini akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan delegasi Brunei ke KPK untuk magang pada program pendidikan dan pelayanan masyarakat yang dikelola KPK.  Wakil Ombudsman Philipina, Atty. Evelyne Baliton juga menyampaikan keprihatian serupa terhadap kondisi KPK dan apresiasi kepada KPK atas prestasi yang telah dicapainya dan memberikan usulan agar ada penguatan perundang-undangan melalui mekanisme yang ada, sehingga independensi KPK tetap terjaga.

Dalam pertemuan ini pula 8 Anggota menyetujui masuknya Laos dan Myanmar sebagai bagian dari SEA-PAC (South East Asia – Parties Against Corruption).

Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan di Siem Reap Kamboja pada tahun 2010 yang akan difasilitasi oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

 

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerjasama dengan Komisi Antikorupsi Malaysia (Malaysian Anti-Corupption Commission/MACC) untuk meningkatkan kemampuan pemberantasan tindak pidana korupsi. “Ini dalam rangka melakukan kerjasama di bidang penindakan dan potensi sumber daya manusia,” kata Wakil Ketua KPK M. Jasin di Jakarta, Rabu. Jasin menjelaskan, dalam waktu dekat KPK akan mengirimkan 12 pegawai untuk mengikuti pelatihan di Malaysia.

Pelatihan itu meliputi peningkatan kemampuan di bidang investigasi dan kegiatan intelejen pemberantasan korupsi. “Pelatihan tidak hanya di dalam kelas, tapi juga terjun ke lapangan,” kata Jasin.

Wakil Ketua Komisi Anti korupsi Malaysia Dato Haji Abu Kassim Mohamed mengatakan kerjasama itu adalah tindak lanjut dari nota kesepahaman yang pernah ditandatangani oleh kedua instansi. Abu Kassim Mohamed yakin kerjasama itu akan meningkatkan kemampuan pemberantasan korupsi, baik di Indonesia maupun Malaysia. Dia mengatakan, KPK telah menunjukkan kinerja yang baik. Namun, hal itu masih bisa ditingkatkan antara lain dengan memperluas jaringan dan wilayah kerja.

Seperti yang dia ungkapkan ketika menjadi pembicara di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, sepak terjang KPK bisa ditingkatkan jika lembaga antikorupsi itu bisa hadir di setiap wilayah di Indonesia. Dia mencontohkan, Komisi Antikorupsi Malaysia memiliki perwakilan di setiap negara bagian. Selain itu, Komisi Antikorupsi Malaysia sangat kuat karena merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mengusut tindak pidana korupsi. “Kita adalah penyelenggara tunggal dalam pemberantasan korupsi, intansi lain dan pihak lain tidak boleh,” katanya. Studi Banding tentang Keberhasilan dan Kegagalan Lembaga Anti Korupsi di Luar Negeri ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai faktor-faktor yang penghambat dan pendukung keberhasilan dari suatu negara dalam memberantas korupsi dimana penanganan kasus korupsi termasuk salah satunya dilakukan/ditangani oleh lembaga tersebut. Studi dilakukan berdasarkan pengamatan secara selektif terhadap negara-negara yang mempunyai Lembaga Anti Korupsi, dengan cara penghimpunan informasi yang paling baru baik melalui eksplorasi informasi melalui web site; Journal dan buku laporan tahunan khususnya bagi negara yang telah memulai terlebih dahulu serta negara-negara yang belum begitu lama membentuk lembaga dimaksud. Mengingat struktur lembaga tersebut sangat variatif, maka unsur-unsur yang diperbandingkan terbatas kepada aspek tertentu yang memungkinkan untuk diperbandingkan antara lain: tahun pembentukan lembaga untuk mengetahui latar belakang pergerakannya; jumlah laporan per tahun untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi; pertanggungan jawab hasil kerja untuk mengetahui independensi lembaga; ada atau tidaknya lembaga tersebut untuk melakukan penuntutan sendiri; sumberdana yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Negara –negara yang menjadi fokus studi antara lain Singapura, Zambia, Thailand,Hong Kong, Kenya, Madagascar, Tanzania. Pelaksanaan studi tersebut dimulai pada pertengahan Agustus 2006 hingga akhir September tahun 2006.

Analisa yang digunakan adalah deskriptif analitik yang didukung data-data sekundair, untuk dapat mengidentifikasi karakteristik kebijakan pemberantasan korupsi disuatu negara serta faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan oleh lembaga tersebut.

Dalam penerapan pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi setiap negara yang diteliti lembaga anti korupsi menerapkan pendekatan atau cara yang berbeda ada yang mengedepankan tindakan represif, secara bersamaan represif dan preventif, dan sebagian diantaranya mengedepankan preventif. Ditinjau dari kewenangan penuntutan ke pengadilan, diperoleh informasi yang Variatif ada diantaranya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan sendiri seperti Singapura, Zambia dan Thailand, dan beberapa negara lainnya tidak mempunyai kewenangan penuntutan seperti Hong Kong, Kenya, Madagascar dan Tanzania.

Dari hasil penelitian diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan antara lain: memiliki kerangka hukum yang jelas, didukung adanya visi dan misi yang tegas, konsistensi dukungan politik pemerintah yang terus menerus, dukungan dana operasional yang mencukupi, strategi yang koheren antara pencegahan dan penindakan, indepensi dalam pelaksanaan tugas, adanya sumberdaya manusia yang profesional, adanya dukungan dari masyarakat.

2.2 Politik Penindakan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk tahun 2003 dan diberi mandat luas oleh UU No. 30/2002. KPK berwenang melakukan penindakan terhadap korupsi, pencegahan korupsi, koordinasi dan supervisi lembaga penegak hukum, serta pemantauan lembaga negara. Mandat luas dalam pemberantasan korupsi tersebut menempatkan KPK sebagai superbody meski perannya “hanya” sebagai mekanisme pemicu (trigger mechanism).

Kedudukan tersebut mengharuskan KPK membuktikan integritas, kredibilitas dan akuntabilitasnya, lebih-lebih karena ia memiliki kekuasaan besar. KPK berkuasa menyadap dan merekam komunikasi, memerintahkan pencekalan, memerintahkan pemberhentian transaksi bisnis, membekukan rekening bank tersangka korupsi, memerintahkan pemberhentian sementara pejabat (Pasal 12). Tetapi KPK dilarang “mempermainkan” perkara dengan menghentikan penyidikan dan penuntutan (Pasal 40), sehingga harus pasti dalam menindak korupsi.

Keluasan mandat KPK terkait dengan politik pemberantasan korupsi dan lembaga pelaksananya. Apakah tugas besar pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), sebagai salah satu tuntutan reformasi 1998, harus dipikul sendiri oleh KPK? Haruskah KPK mengambilalih dan mengakumulasi semua kegiatan pemberantasan korupsi yang juga menjadi kompetensi berbagai lembaga negara.  Keluasan mandat dapat mendistorsi peran KPK karena fokusnya bercabang, misalnya bukan hanya tentang penindakan korupsi. Pada dasarnya tugas KPK “melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi” (Pasal 6 huruf c UU 30/2002) bersinggungan dengan tugas-tugas Polri dan Kejaksaan Agung. Tipikor merupakan kompetensi konvensional kepolisian maupun kejaksaan, meski ia didefinisikan sebagai tindak pidana khusus (di luar KUHPidana) dan sekarang disebut extra-ordinary crime.

Tugas koordinasi dan supervisi memberi KPK wewenang untuk mengawasi, meneliti, menelaah dan mengambilalih penindakan korupsi oleh penegak hukum lainnya. KPK mengambilalih jika, misalnya, penanganan oleh penegak hukum lainnya berindikasi menyembunyikan pelaku sesungguhnya, mengandung unsur korupsi, berlarut-larut, bahkan diintervensi oleh pihak eksekutif, yudikatif atau legislatif. Dalam konteks ini, penegakan oleh KPK bisa bergesekan dengan tugas-tugas pengawasan internal Polri dan Kompolnas (Komisi Kepolisian), tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan.

2.3 Gesekan dalam Penindakan

Kenyataan di atas menunjukkan, fokus KPK pada penindakan korupsi dan penguatan koordinasi-supervisi atas kepolisian dan kejaksaan membuka peluang gesekan dengan lembaga lain. Keberadaan berbagai lembaga penegakan hukum untuk masalah yang sama akan menimbulkan gesekan. Ruang gesekan semakin terbuka karena UU Tipikor 1999/2001 mengadopsi 30 jenis tipikor yang meliputi tujuh kategori (kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi). Suap-menyuap misalnya, merupakan jenis tipikor konvensional yang sudah terbiasa ditangani kepolisian dan kejaksaan.

Dengan demikian dibutuhkan crime policy yang lebih jelas dalam penindakan tipikor, dan dengan koordinasi-supervisi yang ketat antarlembaga sehingga ada rincian pembagian tugas yang jelas di antara berbagai lembaga penegak hukum. Tepatkah koordinasi-supervisi oleh KPK “hanya” dirumuskan melalui nota kesepahaman antara KPK dengan Kepala Polri maupun Jaksa Agung? Atau apakah koordinasi-supervisi tersebut harus diartikan sebagai “pengambilalihan” sementara wewenang penanganan tipikor dari Kepolisian dan Kejaksaan.
Kesementaraan tersebut dipahami dalam rangka memicu greget kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Dalam hal kepolisian dan kejaksaan bekerja “normal” maka peran KPK menjadi semacam watchdog penindakan korupsi, terutama kalau aparat kedua lembaga itu melenceng dalam menangani tipikor yang bernilai Rp.1,- miliar atau lebih (Pasal 11 UU No. 30/2002), seperti dicontohkan pada pencokokan Jaksa Urip dalam kasus Artalyta beberapa waktu lalu. Di sini Kepala Polri dan Jaksa Agung harus memaparkan kebijakan nasional dalam “menormalkan” fungsi pemberantasan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan.

2.4 Akuntabilitas KPK

Meski dukungan masyarakat begitu kuat terhadap pemberantasan korupsi dan KPK, tetapi tidak mudah memelihara dukungan terhadap eksistensi KPK jika kinerja dan akuntabilitasnya bermasalah. KPK dikritik tebang pilih, misalnya, karena mencokok koruptor menurut selera sendiri meski dalam batas-batas normatif yang ada. Jadi, siapa dan bagaimana mengawasi KPK.

Akuntabilitas keuangan KPK diwujudkan melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (bukan BPKP). Akuntabilitas politik (kelembagaan) KPK diwujudkan dalam pelaporan secara terbuka kepada DPR dan Presiden. Tetapi akuntabilitas atas pelaksanaan wewenang penyelidik dan penyidik KPK (akuntabilitas profesional) tidak secara tegas diatur dalam UU KPK 2002. Sejauh ini KPK bersandar kepada kode etik dan mekanisme dewan kehormatan (Keputusan Pimpinan KPK No. Kep-06/P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan KPK). Dalam kode etik terdapat ketentuan tentang zero tolerance terhadap pelanggaran kode etik.

Penegakan kode etik dilakukan oleh Komite Etik yang terdiri dari gabungan Pimpinan KPK dan Penasihat KPK serta seorang atau lebih nara sumber dari luar KPK. Komite Etik KPK dibentuk sendiri oleh Pimpinan dan Penasihat KPK, dan sejauh ini bersifat ad hoc dan kasuistik. Titik lemah pada akuntabilitas profesional ini dapat diperbaiki agar lebih dapat dipercaya (credible), misalnya ditegaskan tentang jumlah nara sumber yang lebih banyak dari unsur KPK. Cara lain adalah pembentukan panitia penyelidik yang bersifat ad hoc dan berkedudukan independen, serta beranggotakan unsur DPR, pemerintah, Komisi Yudisial dan nara sumber yang tidak terkait dengan ketiga institusi maupun KPK.

 

2.5 KPK Harus Tetap Ada dan Diberi Wewenang Khusus

Merunut ke belakang, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah ada sejak 1960 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pada 1970, Presiden Suharto telah membentuk Komisi Empat yang dimaksudkan untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan memberikan pertimbangan mengenai strategi dan taktis serta langkah yang efektif dalam memberantas korupsi. Selain Komisi Empat, pada 1970 juga pernah berdiri Komisi Anti-Korupsi (KAK). Anggota KAK terdiri atas aktivis mahasiswa eksponen 66 seperti Akbar Tanjung, Thoby Mutis, Asmara Nababan dkk. Namun, belum terlihat hasil maksimal. Ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden, semangat pemberantasan korupsi dilanjutkan dengan membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPK.Pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dengan berpedoman pada UU No 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi superbody ini memiliki 5 tugas dan 29 wewenang. Seperti yang diamanatkan dalam UU No 30 Tahun 2002, Pasal 3, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Di dalam Pasal 4 dan 5, masing-masing klausulnya berbunyi: KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 4) serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

KPK berasaskan pada (Pasal 5): kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Misi besar ini mendorong pemerintah untuk memberikan wewenang dan legitimasi yang kuat terhadap KPK dan tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif (ius constitutum), bahkan legitimasi KPK juga muncul dari masyarakat berupa dukungan moril terhadap KPK dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan institusi ini dalam sistem kelembagaan negara RI.

Problem kelembagaan yang sering menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi adalah masih terdapatnya titik-titik interseksi (titik singgung) antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Di dalamnya tiap lembaga memiliki kewenangan berdasarkan aturan hukum masing-masing.

Dalam hal ini, wewenang KPK dinilai tumpang tindih dengan kepolisian dan kejaksaan dalam hal memeriksa, menyadap, menjebak, dan lain-lain. Dari sinilah sering terjadi sengketa kewenangan, bahkan tidak jarang berujung konflik antarlembaga. Namun kita harus mengakui bahwa prestasi KPK sejak berdirinya hingga hari ini cukup memuaskan, setidaknya jika dibandingkan dengan lembaga hukum yang lain.

Adanya beberapa pihak yang merasa keberatan dengan kewenangan KPK yang sangat luar biasa luasnya jika dibandingkan dengan lembaga hukum lain, saya memandang itu wajar saja. Sebab, semangat pendirian KPK memang dimaksudkan supaya para pelaku korup dapat dijerat dan dihilangkan dari negeri ini.

Sebagai negara yang mengakui adanya persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta persamaan hak antarwarga negara untuk mewujudkan keadilan sosial secara merata, eksistensi KPK di dalam kelembagaan hukum merupakan sarana pendukung yang harusnya bisa memperkokoh kedudukan hukum sebagai status tertinggi serta menegaskan kewibawaan lembaga hukum dalam melaksanakan amanat konstitusi demi terwujudnya law enforcement di Indonesia.

2.6 Tugas & Wewenang KPK

Tugas:

  1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Wewenang:

  1. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
  2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
  5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Visi

Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi. Visi tersebut merupakan suatu visi yang cukup sederhana namun mengandung pengertian yang mendalam. Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut KKN. Pemberantasan korupsi memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masalah korupsi ini tidak akan dapat ditangani secara instan, namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis.

Misi

Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi. Dengan misi tersebut diharapkan bahwa komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat “membudayakan” anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia. Komisi sadar bahwa tanpa adanya keikutsertaan komponen masyarakat, pemerintah dan swasta secara menyeluruh maka upaya untuk memberantas korupsi akan kandas ditengah jalan.  Diharapkan dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tersebut, dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan bebas dari KKN.

2.7  Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK

a) Desember, tahun 2006

  • 27 Desember – Menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani H.R. sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kulu yang diperkirakan merugikan negara sebanyak Rp 15,9 miliar. Tribun Kaltim.
  • 22 Desember – Menahan Bupati Kendal Hendy Boedoro setelah menjalani pemeriksaan Hari Jumat (22/12). Hendy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kendal 2003 hingga 2005 senilai Rp 47 miliar. Selain Hendy, turut pula ditahan mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Warsa Susilo. Tempo Interaktif
  • 21 Desember – Menetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan H.M. Sjachriel Darham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan uang taktis. Sjachriel Darham sudah lima kali diperiksa penyidik dan belum ditahan. Tempo Interaktif

b) November, tahun 2006

  • 30 November – Jaksa KPK Tuntut Mulyana W. Kusumah 18 Bulan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kotak suara Pemilihan Umum 2004. Tempo Interaktif
  • 30 November – Menahan bekas Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, Eda Makmur. Eda diduga terlibat kasus dugaan korupsi pungutan liar atau memungut tarif pengurusan dokumen keimigrasian di luar ketentuan yang merugikan negara sebesar RM 5,54 juta atau sekitar Rp 3,85 miliar.
  • 30 November – Menahan Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004. Rokhmin diduga terlibat korupsi dana nonbujeter di departemennya. Total dana yang dikumpulkan adalah Rp 31,7 miliar.

 

c) September, tahun 2006

2 September – Memeriksa Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan selama 11 jam di gedung KPK. Pemeriksaan ini terkait kasus pembelian alat berat senilai Rp 185,63 miliar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggarkan pada 2003-2004.

d) Juni, tahun 2006

19 Juni – Menahan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna A.F. setelah diperiksa KPK dalam kasus ijin pelepasan kawasan hutan seluas 147 ribu hektare untuk perkebunan kelapa sawit tanpa jaminan, dimana negara dirugikan tak kurang dari Rp 440 miliar.

e) Kasus tahun 2005

  • Kasus penyuapan anggota KPU, Mulyana W. Kusumah kepada tim audit BPK (2005)
  • Kasus korupsi di KPU, dengan tersangka Nazaruddin Sjamsuddin, Safder Yusacc dan Hamdani Amin (2005)
  • Kasus penyuapan panitera PT Jakarta oleh kuasa hukum Abdullah Puteh, dengan tersangka Teuku Syaifuddin Popon, Syamsu Rizal Ramadhan, dan M. Soleh. (2005)
  • Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo, dengan tersangka Harini Wijoso, Sinuhadji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad, Suhartoyo dan Triyadi.
  • Dugaan korupsi perugian negara sebesar 32 miliar rupiah dengan tersangka Theo Toemion (2005).
  • Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005)

 

 

f) Kasus tahun 2004

  • Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka Ir. H. Abdullah Puteh.
  • Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD, SLTP, yang dibiayai oleh Bank Dunia (2004)
  • Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004)
  • Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyar lebih. (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka tersangka Drs. Muhammad Harun Let Let dkk.
  • Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI (2004)
  • Dugaan telah terjadinya TPK atas penjualan aset kredit PT PPSU oleh BPPN. (2004)

2.8 Konservatisme Pemeriksaan Keuangan Negara

Membaca tulisan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Baharuddin Aritonang dalam Republika  yang berjudul BPK dan Pemeriksaan BUMD, ada beberapa hal yang perlu ditanggapi sekaligus diluruskan untuk memberikan pemahaman yang proporsional terhadap kedudukan BPK dan pengertian keuangan negara dari segi yuridisnya. Pemahaman yang kurang tepat mengandung potensi mengurangi efektivitas tujuan pemeriksaan keuangan negara dan efisiensi pengawasan pembangunan secara keseluruhan. Harus diakui pemahaman yang kurang tepat tersebut, antara lain, disebabkan adanya rumusan dalam Perubahan Pasal 23 UUD 1945 yang sangat tidak memenuhi kadar ilmiah dari segi substansinya dan cenderung mengabaikan segi filosofis, yuridis, dan sosiologis materi muatan suatu undang-undang dasar. Sebagai suatu contoh Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan APBN sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat hanya merupakan kalimat retorik yang tidak memenuhi segi filosofi anggaran. Hal demikian disebabkan APBN bukan sekadar perwujudan pengelolaan keuangan negara, tetapi merupakan wujud kedaulatan rakyat yang tercermin pada hak budget DPR. Disorientasi fungsi UUD 1945 melegitimasi perubahan fungsi pemeriksaan BPK yang tidak hanya ditujukan pada tanggung jawab keuangan negara, tetapi juga pengelolaan keuangan negara. Perubahan demikian jelas menciptakan disorientasi fungsi BPK yang melebar ke segala arah dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Dari segi hukum keuangan publik, disorientasi fungsi pemeriksaan keuangan negara yang terlalu luas akan melemahkan rentang kendali (spent of control), inmodernisasi, penyalahgunaan wewenang, dan menjadi tidak tanggap terhadap munculnya penyimpangan keuangan negara secara efektif. Dengan kata lain, disoerientasi pemeriksaan keuangan negara yang dilegitimasi UUD 1945 hanya akan mendorong ketidakberdayagunaan BPK dalam menjangkau segi strategis tanggung jawab keuangan negara dibandingkan berkutat menjelajah segi teknis pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, tepat penyusun naskah asli Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 yang menempatkan BPK sebagai lembaga yang memeriksa tanggung jawab keuangan negara agar orientasi BPK tidak lepas dari pemeriksaan yang bersifat makro strategis. Penyusun naskah asli UUD 1945 mempunyai pemahaman yang lebih strategis dan sangat memahami prinsip dasar efektivitas kinerja organisasi. Dengan fungsinya sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan negara, BPK menempatkan secara sejajar kedudukannya sebagai lembaga negara. Sebagai lembaga negara yang memeriksa tanggung jawab keuangan negara, BPK merupakan lembaga yang langsung mengawasi dan memeriksa kebijakan keuangan negara (fiscal policy audit) yang dilakukan pemerintah. Fungsinya yang sangat strategis dan terhormat tersebut menempatkan BPK sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, termasuk pemerintah, untuk menjaga obyektivitasnya. Oleh sebab itu, secara yuridis pemberian fungsi pemeriksaan BPK untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara melalui Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 justru melemahkan kedudukannya sebagai lembaga negara. Apabila mendasarkan pada konsep hukum administrasi negara, BPK telah berubah dari bentuk organisasi negara menjadi organisasi administrasi negara, sehingga kedudukannya melemah sebagai bagian dari unsur pemerintah dan bukan sebagai lembaga yang mandiri. Salah satu bukti perubahan bentuk tersebut adalah dimungkinkannya BPK membuka perwakilan di setiap provinsi. Dari segi hukum administrasi negara, lembaga negara, guna menjaga citra kewibawaan dan pengaruhnya, tidak mungkin membuka perwakilannya di luar ibu kota negara. Hal ini dilakukan agar lembaga negara tetap berfungsi hanya pada inti pokok tugasnya sebagai bagian dari lingkup masalahnya (kernzaken en problemen) dan menjaga kualitas kinerja dibandingkan hanya mengejar kuantitas. Berdasarkan hukum keuangan publik, pengutamaan kuantitas dalam pemeriksaan cenderung menyebabkan temuan atas penyimpangan keuangan negara dilakukan secara kebetulan (by-chance), dan tidak secara sistematis (by-system). Oleh sebab itu, kebertahanan BPK pada perubahan fungsinya sebagai pemeriksa tanggung jawab sekaligus pengelolaan keuangan negara dan kedudukannya yang menurun sebagai organisasi administrasi negara mengingatkan kembali pada keberadaan Algemenee Rekenkamer (ARK), lembaga pemeriksa zaman kolonial Belanda, yang merupakan lembaga di bawah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sebagai lembaga pemeriksa di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ARK memeriksa pengelolaan keuangan pemerintah dan mempunyai perwakilan di setiap daerah. Oleh sebab itu, secara yuridis-historis, fungsi dan kedudukan BPK berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 memutar kembali fungsi dan kedudukannya seperti 350 tahun yang lalu. Konservatisme pemeriksaan ini tentu tidak diinginkan semua pihak, termasuk BPK itu sendiri. Distorsi arti keuangan negara Satu hal yang perlu juga memperoleh pemahaman yang proporsional adalah mengenai pengertian keuangan negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendistorsi pengertian keuangan negara menjadi kabur dan cenderung mereduksi pengertian keuangan daerah, keuangan BUMN dan BUMD, bahkan keuangan badan lain yang memperoleh fasilitas dari pemerintah, di mana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Distorsi arti keuangan negara demikian hanya mengaburkan esensi otonomi daerah dan mengurangi kemandirian yang menjadi ciri dasar suatu badan hukum dan badan usaha. Bahkan, Pasal 2 UU No 17 Tahun 2003 yang merumuskan secara lengkap keuangan negara cenderung menimbulkan kerugian keuangan negara dan membangkrutkan negara. Hal ini khususnya ditujukan pada Pasal 2 huruf I UU No 17 Tahun 2003, yang menyatakan salah satu arti keuangan negara adalah kekayaan pihak lain yang memperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dengan rumusan ketentuan tersebut, negara akan turut bertanggung jawab terhadap kekayaan pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintah. Dengan demikian, apabila pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintah dalam keadaan insolvensi, dan dinyatakan pailit, negara harus turut bertanggung jawab atas utang swasta. Hal ini disebabkan kekayaan pihak lain yang dimilikinya itu diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah. Situasi inilah yang kini dihadapi pemerintah dalam kasus PT Karaha Bodas (KBC). Oleh sebab itu, perlu segera dilakukan penelahaan kembali terhadap keuangan negara yang proporsional. BPK seharusnya menjadi pihak yang pertama menolak arti keuangan yang salah kaprah menurut UU No 17 Tahun 2003 tersebut, dan bukannya menyatakan pihak yang menolak arti keuangan negara tersebut sebagai pihak yang tidak paham. Dengan dasar inilah, sudah sepantasnya UU No 17 Tahun 2003 harus dilakukan perubahan untuk menghindari kerugian keuangan negara yang lebih besar di saat beban keuangan negara yang semakin berat. Progresivitas pemeriksaan Dengan memposisikan kembali orientasi pemeriksaan dan arti keuangan negara, pemeriksaan terhadap BUMN dan BUMD, khususnya yang berbentuk perseroan terbatas, tentu bukan menjadi kewenangan BPK. Sebagai lembaga negara, secara ideal, BPK harus memusatkan orientasi pemeriksaan terhadap kebijakan keuangan negara yang bersifat strategis. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap BUMN dan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas diserahkan kepada akuntan publik, yang kemudian pelaporannya diserahkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS). BPK hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap BUMN/BUMD jika dikehendaki RUPS. Hal inilah merupakan esensi dasar kemandirian BUMN/BUMD sebagai badan hukum. Dengan dasar pemahaman yang proporsional mengenai pemeriksaan ini, menjadi jelas adanya pemeriksa internal dan eksternal tetap dibutuhkan. BPK tidak dapat menutupi keterbatasan fungsi dan kedudukannya dengan jalan menguasai semua obyek pemeriksaan dari hulu ke hilir. Menjadi kodrat hukumnya bagi BPK untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara dengan tetap menjaga hubungan yang konstruktif dengan jajaran lembaga pemeriksaan internal. Suatu hal yang pernah disadari ketua BPK pada 1999 yang menyatakan di dalam semua sistem pengawasan keuangan yang berjalan baik, auditor eksternal harus mampu bertumpu pada hasil-hasil pemeriksa auditor intern. (Arifin P Soeria Atmadja, guru Besar Hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Tulisan ini diambil dari 26 Maret 2005

 

2.9 Anti Korupsi Di Masa Orde Lama

 

Anderson (1972) pernah menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia dan King (2000) menambahkan bahwa korupsi malah merajalela saat penjajahan Belanda. Bagaimana situasinya sesudah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya?. Herbert Feith (1962) menuturkan bahwa lepas dari belenggu penjajah, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan 1945, untuk sementara waktu korupsi menurun cukup signifikan “… due to nationalistic fervor and policies made by early Indonesian government to create professional bureaucracy, check and balance mechanisms, and legal system …” Para pengamat menganalisis, bahwa hal itu disebabkan oleh masih tingginya idealisme yang dimiliki oleh kalangan pejuang dan penggerak revolusi. Tetapi kondisi ini tidak berlangsung lama. Setelah tahun 1955, terutama pada masa “demokrasi terpimpin” 1959, korupsi meningkat lagi. Robertson-Snape menuturkan; “During the final years of Soekarno’s rule, when inflation was rising out-of-control and when government officials were not able to maintain a decent living standard due to their low saleries and high inflation rates, corruption under Soekarno reached its nadir point” (Robertson-Snape, 1999).

Ada beberapa catatan untuk menandai awal mula munculnya korupsi di kalangan pejabat dalam negeri pada masa ini. Pertama; ketika pemerintah orde lama membuat kebijakan untuk mengambil alih perusahaan dan aset-aset asing, yang dikenal dengan ”nasionalisasi” melalui sebuah Undang-Undang yang dikeluarkan pada tahun 1958. Kabijakan yang sejatinya sarat misi untuk memulihkan perekonomian nasional itu disalah gunakan oleh kalangan militer. Yaitu dengan menguasai perusahaan hasil nasionalisasi, dengan manajemen yang tidak terkontrol secara baik dan transparan oleh kalangan masyarakat sipil. Kedua; ketika pemerintah orde lama mengeluarkan kebijakan politik Benteng, yang sejatinya juga sarat misi untuk membantu para pengusaha dalam negeri dapat dibentengi dan diproteksi negara. Tetapi kebijakan ini dalam implementasinya diselewengkan dan hanya menghasilkan kongkalikong serta sarat KKN (korupsi-kolusi-nepotisme).

Kondisi tersebut diperparah oleh sistem politik yang tidak demokratis, karena saat itu pemerintah sedang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Perbedaan pendapat, oposisi, dan kritik oleh kalangan sipil dinilai sebagai kontraproduktif, bahkan tidak jarang dianggap sebagai kontra-revolusi. Inilah yang menjadikan korupsi tidak dapat dikontrol dengan baik, apalagi diberantas. Sebuah catatan dan analisis yang relevan antara lain adalah sebagai berikut:

Di masa pemerintahannya Soekarno pernah melakukan rasionalisasi perusahaan-perusahaan asing melalui suatu Undang-undang (UU). Tetapi sebelum UU tersebut diberlakukan (1958), pihak militer (AD) telah melakukan aksi sepihak dan merebut perusahaan-perusahaan asing itu. Pada tanggal 13 Desember 1957 Mayor Jenderal AH Nasution (KSAD pada saat itu) mengeluarkan larangan pengambilalihan perusahaan Belanda tanpa sepengetahuan militer dan menempatkan perusahaan-perusahaan yang diambil alih tersebut di bawah pengawasan militer.Sebelum adanya undang-undang nasionalisasi tersebut, dengan alasan untuk memberikan proteksi kepada pengusaha-pengusaha pribumi, pemerintah Indonesia menerapkan suatu kebijakan yang diberi nama Politik Benteng. Berdasarkan kebijakan ini pengusaha-pengusaha pribumi diberikan bantuan kredit dan fasilitas, salah satunya adalah lisensi untuk mengimpor barang. Laba yang diperoleh oleh para pengusaha pribumi tersebut, dari penjualan barang impor di dalam negeri, diharapkan dapat menjadi modal untuk melakukan ekspansi usaha. Namun pada akhirnya Politik Benteng ini tidak melahirkan pengusaha pribumi yang tangguh. Yang muncul justru praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pengusaha-pengusaha yang mendapatkan lisensi tersebut hanyalah pengusaha-pengusaha yang dekat dengan pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik yang dominan. Pengusaha-pengusaha pribumi “dadakan” tersebut sama sekali tidak memiliki bekal kemampuan usaha yang memadai. Akhirnya mereka hanya “menyewakan” lisensi yang mereka punyai tersebut kepada pengusaha-pengusaha swasta lainnya, yang umumnya berasal dari pengusaha keturunan Cina.  Praktek kongkalingkong ini lah yang melahirkan istilah Ali-Baba. Si Ali yang memiliki lisensi dan di Baba yang memiliki uang untuk modal kerja lisensi tersebut.

Masa pemerintahan orde lama memang masa yang paling sulit, khususnya jika dikaitkan dengan harapan publik agar Indonesia (yang ketika itu baru dideklarasikan kemerdekaannya) menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera dan anti korupsi. Hal mana disebabkan oleh mengakarnya budaya aristokrasi tradisional yang dibangun oleh Belanda (sebagai penjajah) selama bertahun-tahun.

Pada masa pemerintahan Orde Lama, gerakan anti-korupsi dilaksanakan pada awal tahun 1960-an, ditandai dengan disahkannya “Undang-Undang Keadaan Bahaya”. Undang-Undang tersebut melahirkan Komisi Pemberantas Korupsi yang diberi nama PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara). Sebagai lembaga anti korupsi yang baru pertama kali dibentuk dan dimiliki Indonesia, tentu PARAN menjadi perhatian dan harapan banyak kalangan untuk menghantarkan Indonesia menjadi negara yang anti korupsi. Harapan tersebut tidak berlebihan karena yang ditunjuk sebagai orang yang memimpin PARAN adalah Jenderal A.H. Nasution yang kredibilitas dan integritasnya tidak diragukan oleh masyarakat waktu itu. Di lembaga tersebut Jendral Nasution dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani.

Salah satu poin pentingnya yang dilakukan Paran adalah mewajibkan semua pejabat negara mengisi Daftar Kekayaan Pejabat Negara. Namun apa yang terjadi. Ternyata ikhtiar tersebut akhirnya kandas tanpa hasil apa-apa. Berkaitan dengan kegagalan Paran, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mencatat bahwa:

Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda. (www.kpk.go.id)

Ada tiga faktor yang kuat diduga sebagai penyebab kegagalan Orde Lama dalam memberantas korupsi.

  • faktor belum adanya kebijakan derivasi (kebijakan turunan) yang memungkinkan agen pelaksana kebijakan bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
  • faktor adanya resistensi dari para pejabat negara (terutama yang diindikasikan korup) dengan cara menolak menyerahkan daftar kekayaannya kepada PARAN. Mereka hanya mau menyerahkan kepada Presiden (meskipun dalam kenyataannya hingga PARAN bubar mereka tidak pernah menyerahkan daftar kekayaannya ke Presiden).
  • faktor tidak berkaitnya secara langsung antara strategi pemberantasan korupsi dengan sistem administrasi publik yang dipraktekkan.

PARAN akhirnya dibubarkan. Pemerintah Orde Lama selanjutnya mengeluarkan kebijakan baru yang dikemas dalam Keppres No.275 tahun 1963 “tentang pemberantasan korupsi”. Untuk melaksanakan Keppres tersebut Pemerintah menunjuk lagi Jenderal A.H. Nasution sebagai ketuanya, dengan tugas yang lebih berat, yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja hijau. Nasution melakukan tugasnya dengan sandi “OPERASI BUDHI”. Sasarannya adalah BUMN dan lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan korupsi, salah satunya adalah Pertamina. Tetapi Keppres 275/1963 itupun tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Sebagaimana yang dicatat dan didokumenkan oleh KPK berikut ini:

Pada 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi. Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang-lebih Rp 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi di masa Orde Lama pun kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.

Dari catatan dokumentasi KPK tersebut cukuplah sebagai gembaran betapa masa Orla gagal memberantas korupsi, dan penyebabnya antara lain adalah, adanya resistensi birokrasi dan pejabat negara yang dekat dengan Presiden. Implementasi kebijakan anti-korupsi yang diback-up dengan Keppres itupun gagal. Jadi hingga Pemerintah Orde Lama tumbang, pemberantasan korupsi belum membuahkan hasil yang berarti.Sebagai tambahan, berikut ini dikutipkan anatomi korupsi di masa orde lama:

  • Pemerintah Soekarno berupaya untuk melakukan rasionalisasi perusahaan-perusahaan Asing melalui suatu UU. Tetapi sebelum UU tersebut diberlakukan (1958), pihak militer (AD), telah melakukan aksi sepihak dan merebut perusahaan-perusahaan asing tersebut. Pada tanggal 13 Desember 1957 Mayor Jenderal A.H. Nasution (KSAD pada saat itu) mengeluarkan larangan pengambilalihan perusahaan Belanda tanpa sepengetahuan militer dan menempatkan perusahaan-perusahaan yang diambil alih tersebut dibawah pengawasan militer.
  • Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Politik Benteng dengan memberikan bantuan kredit dan fasilitas kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Program ini tidak melahirkan pengusaha pribumi yang tangguh; tetapi yang terjadi justru praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pengusaha-pengusaha yang mendapatkan lisensi hanyalah pengusaha-pengusaha yang dekat dengan pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik yang dominan.
  • Kegagalan pemerintahan Demokrasi Terpimpin untuk mengatasi disintegrasi administrasi kenegaraan. Perekonomian tetap tergantung pada birokrasi partai-partai politik dan militer. Aparat negara tak bekerja dengan baik dan korupsi semakin merajalela.

Jadi masalah korupsi dan pemberantasannya di masa pemerintahan Orde Lama bukan saja korupsi dapat dikurangi, tetapi juga tidak bisa diberantas. Presiden Soekarno terkesan tidak dapat mengendalikan militer yang saat itu diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan nasionalisasi. Sehingga korupsi yang ditimbulkan di perusahaan hasil nasionalisasi tidak dapat dikontrol apalagi diberantas. Di sisi lain, kebijakan untuk memproteksi pengusaha tidak dipersiapkan dengan matang, sehingga yang muncul adalah perusahaan-perusahaan naional yang semu, yang pada gilirannya lisensi (proteksi) tersebut akhirnya disewakan (dan dijual belikan) secara tidak fair (korup).

 

2.10  Masyarakat Anti Korupsi

Penciptaan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan bebas dari praktik korupsi menjadi cita-cita reformasi yang di gelorakan kelompok perubahan hampir sepuluh tahun lalu faktanya, hingga 4 kali berganti kepemimpinan, praktik kejahatan ekonomi itu masih saja ada. Banyak sudah lembaga-lembaga baru didirikan untuk menjadi garda depan pemberantas korupsi, sebut saja komisi pemberantas korupsi, tim pemberantas tindak pidana korupsi (Timtas Tipikor) bentukan porli maupun kejaksaan, sebagai salah satu implementasi dari Undangan-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.Hasilnya? Kita masih bisa hitung dengan jari,berapa jumlah kasus korupsi yang bisa sampai kepengadilan hingga jatuh vonis dan menjebloskan pelakunya ke penjara.

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, khususnya dalam pemberantasan korupsi, tidak bisa hanya mengandalkan lembaga-lembaga tersebut di atas, karena terkadang hidung aparat lembaga itu tak mampu menemukan indikasi praktik korupsi atau bahkan tak mampu mengendus gejala adanya indikasi praktik korupsi.Laporan dari masyarakat malah menjadi andalan mereka untuk memulai penyelidikan. Karenanya, peran serta masyarakat sangat di butuhkan untuk membantu aparat pemberantas korupsi agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya .

Diyakini, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat mengakhiri peraktik korupsi. Atas peran serta tersebut,masyarakat berhak mendapatkan penghargaan dari pihak atau lembaga yang melakukan penyelidikan. Peraturan pemeintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 mengatur tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, PP tersebut juga mengatur hak dan kewajiban penegak hukum setelah mendapat laporan atau informasi saran dan pendapat tentang dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat.

 

Peran Masyarakat Sipil Menanggulangi Korupsi

Penanggulangan korupsi sudah menjadi agenda global. Bagi Indonesia, yang dipersepsi sebagai negara terkotup di Asia (Survey PERC 2004) atau terkorup ke II dari 133 negara di dunia (CPI Transparency International), isu anti korupsi sudah lama menjadi agenda reformasi nasional. Berbagai penguatan kerangka hukum dan institusional di bangun, seperti UU Antikorupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTK) dan sebagainya. Namun pemberantasan korupsi di Indonesia ini ternyata tidak bisa diperankan semata oleh para elite politik dan aparat pemerintahan saja (eksekutif, legislative dan yudikatif), mengingat penyakit ini sudah berurat berakar dan menjangkiti berbagai sendi pemerintahan. Sebagai mana pengalaman di negara lain di dunia, peran masyarakat sipil baik secara terorganisir maupun individual yang berintegritas, diharpkan mampu mendorong perubahan ini pada percepatan dan hasil-hasil yang nyata. “korupsi paling merajalela terjadi dalam pengadaan barang/jasa publik” menurut Donald Stromboom (mantan) Word Bank Consultants, hasil survey Transparency International.

  • Kebocoran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Suatu fakta yang kerap luput dari perhatian rakyat banyak adalah bahwa praktek korupsi terbesar dan paling merajalela terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (public procurement). Dalam perkiraan Bank Dunia tahun 2001, setiap tahunnya lebih dari 10 miliar Dollar Amerika atau sekitar 85 triliun Rupiah anggaran Pemerintah pusat. Baik untuk belanja rutin maupun proyek-proyek pembangunan, dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Bila benar apa yang disinyalir BPKP dan berbagai studi korupsi, bahwa dari pembelanjaan tersebut terjadi kebocoran rata-rata 30%, maka dari keuangan pemerintah pusat saja potensi kebocoran bisa mencapai minimal 25 triliun Rupiah! Angka yang fantastis ini belum lagi termasuk potensi kebocoran anggaran pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan milik negara, yang jumlahnya jauh lebih besar lagi. Kobocoran tersebut bisa terjadi adalam berbagai bentuk, transaksi yang tidak efisien karena salah urus atau terjadi penggelembungan harga sebagai hasil persekongkolan yang selisihnya diselewengkan ke kantung-kantung pribadi. Bentuk lain bisa berupa manipulasi spesifikasi barang/jasa yang di serahkan, sehingga dapat menimbulkan marjin haram yang dinikmati pengusaha maupun menjadi suap bagi oknum pejabat atau pengelola proyek pemerintah. Dengan berbagai pola penyimpangan, modus operandi korupsi dan persekongkolan ini akibatnya jelas, pemborosan asset negara yang notabene adalah uang rakyat yang diamanarkan untuk dikelola pejabat publik melalui administrasi pemerintahan.

  • Kerugian bagi rakyat

Hilangnya sumber daya ekonomi sedemikian besar tentunya menghambat peluang bagi rakyat untuk lepas dari jerat kemiskinan dan memperoleh peningkatan taraf hidup yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Modal fisik dan infrastruktur terancam cepat rusak Karena buruknya pengelolaan proyek-proyek pemerintah.
Korupsi juga merusak modal sosial, karena menjalar menjadi sesuatu hal yang ‘biasa’ atau kelaziman yang harus diterima dalam kehidupan masyarakat. Modal politik tergerus oleh meningkatnya ketidakpercayaan rakyat pada administrasi pemerintahan. Demikian pula ketidakpercayaan investor yang berdampak seretnya suntikan modal bagi bisnis yang dapat mendorong pembanguna kawasan.

  • Kelemahan sistematik dan upaya perbaikan

Kebocoran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bisa jadi merupakan akibat mismanajemen yang parah, atau bisa juga merupakan bagian dari korupsi sistemik yang merajalela dalam berbagai sektor dan struktur pemerintah Indonesia. Korupsi yang di sinyalir oleh UNDP sebagai penyakit yang kait mengait dalam berbagai sektor tatapemerintahan, meliputi adminitrasi publik, legislative, yudikatif, dunia usha dan sebagainnya. Bukan saja menjadi persoalan hukum dan politik, juga menjadi persoalan manajemen pemerintah, ekonomi, sosial bahkan etika. Semua berurat berakar menjadi belenggu yang sukar diurai atau diputus (Holloway, Memecah Belenggu Korupsi Sistemik).

Demikian pula halnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini. Ranah dimana pemerintah dan dunia usaha bertransaksi ini selama beberapa dekade luput dari perhatian masyarakat banyak. Sebuah studi Bank Dunia yang dituangkan dalam Country Procurement Asessment Report (CPAR) 2001, mengungkapkan berbagai masalah yang bersifat structural dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.
Dalam studi tersebut, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dinilai tidak berfungsi denga seharusnya. Berbagai kondisi yang didentifikasikan sebagai penyebab masalah ini, dapat dikelompokan menjadi :

ü  Kelemahan kerangka hukum dan kelembagaan. Peraturan yang kurang lengkap dan tumpang tindih dan tidak adanya peraturan yang cukup tinggi, setingkat undang-undang, masih dianggap menjadi masalah dalam kerangka hukum ini. Demikian pula tidak ada lembaga pemerintah khusus yang menyusun kebijakan atau regulasi dan memantau pelaksanaannya.

ü  Kelemahan kapasitas pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Kurangnya pejabat publik yang mempunyai kualitas pengetahuan dan keterampilan memadai, membuat manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah kerap tidak mencapai hasil yang optimal. Kebutuhan akan sumber daya manusia ini bahkan semakin besar dalam era otonomi daerah dimana kegiatan pembangunan termasuk proses pengadaan barang/jasanya didelegasikan ke berbagai pemerintah daerah.

ü  Kelemahan kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan dan penegakkannya. Pengabaian atau pelanggaran terhadap aturan yang mengatur sistem dan prosedur, bisa jadi merupakan kelalaian. Namun bisa juga merupakan bagian dari suatu penyalahgunaan wewenang plus persekongkolan secara sistematis demi keuntungan prbadi maupun kelompok. Keduanya merugikan rakyat yang menitipkan asset dan amanat itu kepada pejabat publik yang mengelola administrasi pemerintahan. Pengawasan dan penegakkan aturan yang tidak efektif semakin menyuburkan praktek-praktek pelanggaran ini. Atas indentifikasi berbagai masalah ini, pemerintah Indonesia telah mulai mengadakan langkah-langkah sebagaimana direkomendasikan studi ini. Misalnya revisi Keputusan Presiden (Keppres) No.18 Tahun 2000 dengan Keppres No. 80 Tahun 2003. suatu sistem pendidikan dan sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa publik juga mulai dikembangkan. Suatu lembaga pemerintah semacam National Public Procurement Office juga akan dibentuk. Studi tersebut juga merekomendasikan untuk meningkatkan peran masyarakat sipil dan pemantauan masyarakat sipil terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peran Masyarakat Sipil Menanggulangi Korupsi

Dalam upaya memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, sekaligus meretas belenggu korupsi sistemik di dalamnya, tidak akan cukup bergantung pada inisiatif dan peranserta pemerintah (eksekutif, legislative, yudikatif), tanpa partisipasi aktif rakyat atau berbagai komponen masyarakat sipil. Demikian pula halnya dalam pembenahan sistem dan praktek pengadaan barang/jasa pemerintah ini. Sebagai pengalaman dari beberapa dekade lalu, fungsi pengawasan internal, fungsi dan structural pemerintah tidak kunjung memadai membendung merajalelanya korupsi. Apalagi dalam paradigma baru tatapemeritahan (governance), dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini masyarakat sipil adalah salah satu stakeholer, yaitu penerima manafaat (beneficiaries) disamping pemerintah sebagai pengguna (user) dan perusahaan swasta sebagai penyedia (provider).

Organisasi masyrakat sipil, jurnalis media massa cetak dan elektronik, organisasi sosial, keagamaan, masyarakat /lembaga akademik, kaum professional, pranata tradisional/adat, forum warga dan sebagainya merupakan komponen masyarakat sipil yang seyogianya berperan dalam pengembangan tatapemerintahan, termasuk menaggulangi penyakit korupsi.
Beberapa peran yang dapat dikembangkan masyarakat sipil termasuk :

  • Partisipasi aktif dalam pembangunan kerangka hukum dan kebijakan publik melalui fungsi sosialisasi dan konsultasi. Misalnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam undang-undang, peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah (Perda) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Termasuk juga memperjuangkan penegakan perinsip-perinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam kerangka peraturan tersebut.
  • Peran pengawasan, yang dikenal dalam undang-undang sebagai fungsi ‘ pengawasan masyarakat’ dalam mengelola pengadaan barang/jasa di instansi-instansi pemerintah tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan ini diharapkan dapat mencega berkembangnya penyimpangan, menekan peluang atau memperbesar resiko korupsi. Peran ini dapat diwujudkan misalnya, dengan mempertanyakan penyimpangan tersebut kepada instansi yang bersangkutan, dan bila tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, melaporkan kepada :

ü  Pimpinan instansi bersangkutan atau atasan yang lebih tinggi;

ü  Aparat pengawas internal seperti BPKP dan Inspektorat;

ü  DPR atau DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan dan pemerintahan;

ü  Lembaga penyelidik dan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sebagainya;

ü  Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam advokasi atau pengawasan pemerintah dan/atau pers.

Namun dalam pengembangan perannya, beberapa masalh masih menghadang bagi masyarakat sipil, di antaranya :

  • Resistensi dari oknum beebagai institusi pemerintah ditingkat pusat maupun daerah terhadap peran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan. Hal ini banyak terjadi pada hal yang bersifat mendasar, sebagai prinsip tranparansi dan akuntabilitas dengan menutup akses informasi kepada masyarakat sipil, yang secara tegas dan eksplisit diatur dalam peraturan mengenai pengadaan barang/jaa pemerintah.
  • Lemahnya kapasitas masyarakat sipil. Kelemahan ini bisa terdapat pada tingkat individual, kelembagaan maupun structural atau lingkungan tatapemerintahan. Hal ini termasuk kurangnya perhatian, minat dan perhatian masyarakat terhadap isu tatapemerintahan di tinglkat pusat maupun local, sampai pengetahuan tetang kerangka peraturan serta keterampilan dalam melakukan pemantauan dan menindak lanjuti temuan penyimpangan. Padahal secara langsung maupun tidak, isu tatapemerintahan ini mempengaruhi hajat hisup mereka. Kelemahan kapasitas masyarakat ini juga termasuk pengelolan dan sumberdaya masyarakat sipil dalam mengorganisasikan agenda-agenda tata kepemerintahan.

Tata Cara Peran Serta

orang berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi,jaksa,hakim,advokat). Dalam pasal 1,ayat 1,PP Nomor 71 Tahun 2000 di sebutkan peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya bahkan setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi yang menangani perkara tindak pidana korupsi, seperti juga tercantum dalam pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut.

Namun demikian, dalam ayat 2-nya (masih pasal 2 )di katakan, penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau pemintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Informasi yang di maksud juga harus dapat di pertanggung jawabkan, sehingga dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 juga mensyaratkan informasi, saran, dan pendapat dari masyarakat tentang tindak pidana korupsi harus di sampaikan secara tertulis, di sertai dengan data pelapor yang lengkap, seperti nama dan alamat. Data pelaku dugaan tindak pidana korupsi juga harus di lampirkan, seperti di syaratkan dalam pasal 3 ayat 1 huruf b.

Hak dan Kewajiban

Penegak hukum berkewajiban memberikan pelayanan dan jawaban atas informasi, saran dan pendapat yang di sampaikan, seperti di atur dalam pasal 4 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut dan penegak hukum wajib memberikan jawaban secara lisan ataupun tertulis paling lambat 30 hari setelah informasi, saran dan pendapat diterima(pasal 4ayat 2). Terkait peran serta itu,masyarakat sebagai pelapor berhak mendapatkan perlindungan hukum dari penegak hukum seperti diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 peraturan pemerintah dimaksud.

Penghargaan

Atas peran serta memberikan informasi, saran dan pendapat itu,masyarakat berhak mendapatkan penghargaan atas upaya pencegahan dan membantu pemberantasan tindak pidana korupsi” setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yang telah berjasa dalam uaha pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak pendapatkan penghargaan “(pasal 7 ayat 1 ).

Penghargaan tersebut tidak harus berupa materi, bisa juga berupa piagam penghargaan. Ayat 2 dalam pasal 7 mengatakan, penghargaan dapat berupa piagam atau premi. Besarnya premi di tetapkan paling banyak 2 permil dari nilai kerugian negara yang di kembalikan dan di berikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 11).

Meski diatur hak dan kewajiban serta pemberian penghargaan, masyarakat di tuntut konsekuen dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan kewajibannya di dalam hukum,tidak asal melapor dan memfitnah orang.

Peran Lain

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak sebatas seperti yang di ungkapkan dalam PP Nomor 71 / 2000.Banyak serta dan dukungan lain yang bisa dilakukan masyarakat dalam kaitan itu.

Dalam buku Mengenali dan Memberantas Korupsi yang di terbitkan komisi memberantas korupsi (KPK), di sebutkan dukungan lain yang bisa diberikan masyarakat, misalnya, mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor memboikot dan memasukan nama koruptor dalam daftar hitam, dan tidak memilih pejabat dan pemimpin yang terlibat korupsi.
Dalam upaya pencegahan, bisa di lakukan dengan melakukan pengawasan dan mendukung terciptanya lingkungan yang anti korupsi, melaporkan gratifikasi, melaporkan bila terjadi penyelewengan dan penyelenggaraan negara dan berani melakukan kesaksian dalam pemeriksaan perkara korupsi, serta mendukung proses hukum, baik terhadap orang lain (termasuk kerabatnya) maupun terhadap diri sendiri.

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, khususnya dalam pemberantasan korupsi, tidak bisa hanya mengandalkan lembaga-lembaga pemerintahan, karena terkadang hidung aparat lembaga itu tak mampu menemukan indikasi praktik korupsi atau bahkan tak mampu mengendus gejala adanya indikasi praktik korupsi. Laporan dari masyarakat malah menjadi andalan mereka untuk memulai penyelidikan. Karenanya, peran serta masyarakat sangat di butuhkan untuk membantu aparat pemberantas korupsi agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya .

Indonesia,dipersepsi sebagai negara terkorup di Asia (Survey PERC 2004) atau terkorup ke II dari 133 negara di dunia (CPI Transparency International) Sebagai mana pengalaman di negara lain di dunia, peran masyarakat sipil baik secara terorganisir maupun individual yang berintegritas, diharpkan mampu mendorong perubahan ini pada percepatan dan hasil-hasil yang nyata dalam pemberantasan korupsi. Suatu fakta yang kerapý luput dari perhatian rakyat banyak adalah bahwa praktek korupsi terbesar dan paling merajalela terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (public procurement).

Korupsi juga merusaký modal sosial, karena menjalar menjadi sesuatu hal yang ‘biasa’ atau kelaziman yang harus diterima dalam kehidupan masyarakat. Modal politik tergerus oleh meningkatnya ketidakpercayaan rakyat pada administrasi pemerintahan. Dalam upaya memperbaiki sistem pengadaan barang/jasaý pemerintah, sekaligus meretas belenggu korupsi sistemik di dalamnya, tidak akan cukup bergantung pada inisiatif dan peranserta pemerintah (eksekutif, legislative, yudikatif), tanpa partisipasi aktif rakyat atau berbagai komponen masyarakat sipil.

Beberapa peran yang dapat dikembangkan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi antara lain Partisipasi aktif, Peran pengawasan, Peran pengawasan dapat diwujudkan misalnya, dengan mempertanyakan penyimpangan tersebut kepada instansi yang bersangkutan, dan bila tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, melaporkan kepada :

  • pimpinan instansi bersangkutan atau atasan yang lebih tinggi;
  • aparat pengawas internal seperti BPKP dan Inspektorat;
  • DPR atau DPRD
  • Lembaga penyelidik dan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sebagainya;
  • Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam advokasi atau pengawasan pemerintah dan/atau pers.
  • Dalam pasal 1,ayat 1,PP Nomor 71 Tahun 2000 di sebutkan peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
    Penegak hukum berkewajiban memberikan pelayananý dan jawaban atas informasi, saran dan pendapat yang di sampaikan, seperti di atur dalam pasal 4 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut dan penegak hukum wajib memberikan jawaban secara lisan ataupun tertulis paling lambat 30 hari setelah informasi, saran dan pendapat diterima(pasal 4ayat 2) Dalam buku Mengenali dan Memberantas Korupsi yang di terbitkan komisi memberantas korupsi (KPK), di sebutkan dukungan lain yang bisa diberikan masyarakat, misalnya, mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor memboikot dan memasukan nama koruptor dalam daftar hitam, dan tidak memilih pejabat dan pemimpin yang terlibat korupsi.

2.11 Perayaan Hari Antikorupsi Salah Satu Kegiatan Lembaga Anti Korupsi

Sama halnya dengan hari besar lain, lembaga anti korupsi juga memiliki salah satu agenda kegiatan untuk merayakan hari jadinya. Pemberantasan Korupsi genap berusia satu tahun. Tidak ada ucapan selamat di media ataupun penilaian kinerja tahun pertama sebagaimana lazim dilakukan. Apakah ini karena hampir tidak ada orang yang tahu tentang ulang tahun tersebut ataupun tentang rencana itu sendiri, atau karena tidak ada yang patut dirayakan? Sebenarnya, pemerintah Indonesia memiliki rencana sendiri dalam menghadapi tantangan besar untuk memberantas korupsi. Tapi adanya rencana ini secara menyeluruh memang tidak banyak diketahui masyarakat umum.

Dua bulan setelah dilantik, tepatnya pada Hari Antikorupsi Internasional yang pertama, pada 9 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden tentang “Percepatan Pemberantasan Korupsi”. Keputusan ini ditujukan kepada para pemimpin eksekutif negara ini dan mempertegas tanggung jawab yang sudah dipikul oleh masing-masing pihak. Yang baru adalah instruksi Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Presiden menugasi Bappenas berkoordinasi dengan para menteri dan ketua lembaga nondepartemen serta unsur-unsur masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengembangkan suatu rencana nasional untuk jangka waktu 2004-2009 guna memerangi korupsi.

Rencana ini disetujui menjelang akhir Februari 2005, tapi dianggap sebagai suatu dokumen hidup. Artinya, dokumen ini terbuka untuk perubahan dan penyesuaian di kemudian hari, terutama mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil pemantauan dan evaluasi. Dokumen ini dibagi menjadi empat bagian: pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara; langkah-langkah pencegahan, termasuk meningkatkan sistem pelayanan publik; langkah-langkah represif; serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut, termasuk partisipasi publik.

Sejauh ini, rencana tersebut merupakan inisiatif yang benar-benar “milik Indonesia”, berdasarkan pengertian bahwa sesuatu harus berubah bukan karena persyaratan yang dituntut oleh pihak asing, walau harus diakui keprihatinan para investor asing terhadap masalah korupsi di negeri ini selalu tinggi. Pengalaman di seluruh dunia menunjukkan bahwa upaya-upaya antikorupsi dan pembaruan tata pemerintahan hanya akan berhasil apabila ada kemauan dan inisiatif para pihak yang bersangkutan langsung (local ownership).

Pengalaman internasional mengajarkan bahwa dampak yang besar hanya bisa diperoleh apabila diterapkan strategi-strategi antikorupsi yang holistik dan terpadu, bersifat partisipatif dan didorong oleh unsur-unsur lokal, berdasarkan kebutuhan dan mempunyai target, sesuai dengan kapasitas dan sumber daya, serta dapat diukur dan dinilai.

Sejauh ini, Rencana Aksi Indonesia baru merupakan inisiatif dari kalangan eksekutif, didorong oleh kepemilikan nasional dan political will–setidaknya dari Presiden dan pihak yang paling terlibat dalam pengembangannya, yaitu Bappenas, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan–dalam posisi independen–Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencana ini bersifat seimbang karena mencakup tindakan-tindakan penghukuman dan pencegahan. Inisiatif yang dirintis oleh eksekutif ini masih perlu dilengkapi oleh upaya-upaya serupa dari pihak yudikatif dan legislatif, sektor swasta, media, dan organisasi masyarakat madani.

Hanya sedikit institusi, baik di tingkat lokal (kabupaten/kota) maupun organisasi masyarakat sipil, yang terlibat dalam proses pengembangan awal, dan itu pun tidak secara sistematis. Hal ini mungkin disebabkan oleh singkatnya waktu pengembangan strategi tersebut, yaitu dua bulan. Akhirnya, rencana itu dianggap sebagai “dokumen hidup” sehingga tetap dapat menerima masukan dari pemerintah lokal dan organisasi masyarakat sipil.

Kini dokumen tersebut telah berusia satu tahun dan masih banyak ketentuan dan indikator yang perlu diperinci untuk menjelaskan apa yang benar-benar perlu dilakukan. Yang belum jelas juga, apakah sumber daya tambahan akan disediakan untuk mendanai kegiatan atau apakah dana harus diambil dari anggaran yang sudah dialokasikan ke lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Pelaksanaan program akan jatuh-bangun bergantung pada ketersediaan dana.

Prosedur pemantauan dan pelaporan yang ada dewasa ini sangat rumit, tapi tidak ada sanksi apabila ada ketidakpatuhan (dalam hal melaksanakan substansi, bukan kegagalan dalam pelaporan). Tanpa adanya sanksi, rencana ini tetap merupakan suatu pernyataan itikad-itikad baik, sehingga menjadi lebih penting untuk menyoroti kemajuan pelaksanaannya di mata publik. Sekalipun ada proses konsultasi publik di berbagai kota, rencana ini belum dikenal luas oleh media, sektor swasta, publik, atau komunitas donor. Tekanan dari publik akan menjadi pendorong bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab agar melaksanakan kegiatan yang telah disetujui.

Tim pemantauan dan evaluasi dari Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengundang anggota-anggota masyarakat sipil untuk ikut mengawasi jalannya rencana ini. Dalam suatu lokakarya, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan lima pemerintah provinsi serta organisasi-organisasi masyarakat sipil telah berhasil mengidentifikasi bidang-bidang prioritas untuk dipantau. Di Aceh, tempat terjadinya kegiatan pengadaan barang secara besar-besaran yang disebabkan oleh adanya proses rekonstruksi, misalnya, pemantauan ditujukan untuk melihat perbaikan dalam proses pengadaan jasa dan barang. Sedangkan di Papua lebih difokuskan pada perbaikan-perbaikan dalam sistem kesehatan.

Agar tahun depan ada sesuatu yang dapat dirayakan, strategi yang ada sekarang perlu diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan spesifik yang nyata di tingkat nasional dan lokal sebagaimana telah dikemukakan dalam lokakarya, dan juga perlu dukungan politis dari seluruh kabinet, di samping mencari kerja sama dengan kelompok dan cabang instansi pemerintah yang lain.

2.12 Catatan untuk Kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi

Di lingkungan media, semakin gencar media memberitakan kasus korupsi dan memperbanyak ruang untuk berita seputar hukum. Di tengah masyarakat, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan tumbuhnya kelompok-kelompok antikorupsi di tingkat nasional ataupun daerah. Mantan menteri, gubernur, bupati, jenderal, pengusaha, dan ketua lembaga negara sedang diperiksa, menjadi tersangka, bahkan terpidana dalam kasus korupsi merupakan berita harian yang menghiasi media pada 2005. Hal ini sangat boleh jadi efek dari dibentuknya lembaga independen antikorupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dua tahun lalu, tepatnya pada 29 Desember 2003. Dalam hal ini, terbentuknya KPK sudah dapat dikatakan menjadi momentum kebangkitan gerakan antikorupsi di Indonesia. Di tingkat pemerintah, muncul Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Di kalangan pengusaha, muncul Gerakan Antisuap dan Gerakan Bersih, Transparan, dan Profesional. Di lingkungan media, semakin gencar media memberitakan kasus korupsi dan memperbanyak ruang untuk berita seputar hukum. Di tengah masyarakat, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan tumbuhnya kelompok-kelompok antikorupsi di tingkat nasional ataupun daerah. Di luar itu semua, masih banyak gerakan yang ikut meramaikan panggung pemberantasan korupsi di Indonesia. Kehadiran KPK dua tahun ini diyakini membangun harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, ternyata KPK belum mampu memenuhi harapan rakyat. Kasus BLBI, korupsi mantan presiden Soeharto, kasus pembalakan kayu, politik main uang pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, kasus korupsi di birokrasi, korupsi di pabean dan pajak, serta kasus korupsi yang menyangkut kepala daerah dan anggota DPRD merupakan deretan pekerjaan rumah yang belum tersentuh oleh KPK.

Di luar kasus-kasus di atas, masih banyak kasus korupsi yang secara langsung merugikan masyarakat, yaitu kasus korupsi di pelayanan publik: pungutan liar dalam pembuatan kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, sertifikat tanah, surat izin usaha, paspor, dan surat perizinan lainnya. Pertanyaan yang muncul: mengapa KPK belum bisa memenuhi harapan masyarakat? Padahal, di satu sisi, masyarakat tahu bahwa KPK memiliki kewenangan yang luar biasa, bahkan sebagian orang menyebutnya superbody. Ada tiga hal yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis sejak berdirinya republik ini. Sulitnya pemberantasan korupsi bisa dipahami ketika takaran persoalan memang sudah di atas ambang batas. Korupsi telah menjadi penyakit sosial yang menjalar secara akut di sekujur tubuh komponen bangsa, bahkan sebagian kalangan menyebut bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya. Pada tataran ini, menjadi tidak mudah dan bahkan mustahil mengatasi dampak korupsi yang begitu besar dan kompleks, dengan cara-cara parsial. Menjadi mustahil mengatasi korupsi hanya bertumpu pada lembaga negara seperti KPK, meskipun mendapatkan kewenangan yang cukup besar. Sulitnya pemberantasan korupsi saat ini tidak lepas dari masih melekatnya budaya birokrasi feodal di Indonesia. Terbongkarnya kasus Komisi Pemilihan Umum, kasus mafia peradilan, dan kasus korupsi lain di tingkat nasional dan di daerah membuktikan hal tersebut. Dalam setiap kasus korupsi yang terjadi, hampir semua operatornya adalah birokrat. Hal itu masih diperlancar dengan sistem birokrasi yang ada saat ini, yang notabene merupakan sistem birokrasi kerajaan, yaitu birokrasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pelayanan, dan meritokrasi. Kedua, KPK belum memperlihatkan kinerjanya secara optimal sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan undang-undang. Di dalam undang-undang, KPK berperan sebagai dirigen sekaligus pemain dalam gerakan pemberantasan korupsi nasional. Saat ini peran yang lebih menonjol dimainkan baru sebatas sebagai pemain. Maka tidak mengherankan apabila muncul keluhan-keluhan teknis dari para petingginya, seperti kurangnya personel, pendanaan yang tidak lancar, dan masih belum lengkapnya undang-undang pendukung. Keluhan itu mungkin benar apabila KPK menempatkan diri sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi. Tapi perlu dipertanyakan kalau kita menempatkan KPK sebagai lembaga ad hoc dalam pemberantasan korupsi. Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya KPK adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tujuan itu secara implisit menjelaskan bahwa sebelum KPK dibentuk, sudah ada lembaga-lembaga negara lainnya yang melakukan upaya pemberantasan korupsi. Lembaga-lembaga lain itu kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta inspektorat departemen dan lembaga nondepartemen. Selain itu, pascareformasi 1998, banyak tumbuh gerakan antikorupsi di tingkat nasional dan daerah. Mengingat tujuan di atas, sudah seharusnya KPK mengoptimalkan diri untuk berperan sebagai dirigen bagi lembaga-lembaga tersebut. Apalagi, di masa depan, lembaga-lembaga tersebut harus mengambil alih tanggung jawab pemberantasan korupsi setelah KPK dibubarkan. Ketiga, tidak adanya strategi pemberantasan korupsi nasional. Korupsi, yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, sudah seharusnya dihadapi dengan strategi yang luar biasa dalam pemberantasannya. Tidak optimalnya pemberantasan korupsi saat ini karena strategi yang digunakan masih menggunakan strategi konvensional. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK, bergerak dengan strategi masing-masing, tanpa dipandu dalam satu grand strategy yang merupakan hasil perumusan bersama. Tidak mengherankan apabila kewenangan KPK dalam hal koordinasi dan supervisi kurang berjalan secara optimal. Grand strategy dibutuhkan untuk menyatukan langkah lembaga-lembaga penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kesatuan langkah dibutuhkan untuk memunculkan kesadaran kolektif aparat penegak hukum, sehingga memunculkan ide-ide dan terobosan-terobosan yang luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Saat ini berbagai komponen bangsa telah bergerak menuju arah dan tujuan yang sama dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Kalau kita melihat ketiga jawaban tersebut di atas, keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia ternyata tidak bisa hanya dibebankan di pundak KPK. Tugas pemberantasan korupsi adalah tugas yang harus dipanggul oleh semua elemen bangsa. Tapi KPK, sebagai lembaga yang memegang amanat mengkoordinasi, mengawasi, dan melaksanakan pemberantasan korupsi, harus berani tampil paling depan; bukan seperti saat ini, masih ragu menggunakan kewenangannya.

2.13 Tantangan Penegak Hukum Lembaga Anti Korupsi

Ruangan belajar di asrama PPSDMS Regional 3 Yogyakarta terasa agak panas. Bukan hanya karena dipenuhi oleh 65 peserta dari Regional 3 dan Regional 4 Surabaya yang mengikuti Latihan Gabungan Wilayah Timur. Namun, karena saat itu (23/11), tampil Zaenal Arifin Mochtar, SH, LLM, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Ia menceritakan pengalaman dan pandangannya selaku pembantai korupsi (corruption slayer) yang harus berani mati, karena beratnya tantangan yang mesti dihadapi.

Ia berbicara dari sudut pandang yang agak berbeda, tidak mengungkap prestasi yang telah dicapai, melainkan mendiskusi bagaimana caranya mengenali musuh yang disebut koruptor. “Yang paling penting bukan sekedar hanya paham bagaimana harus bergerak, tetapi juga apa yang harus kita lawan, para koruptor. Karena di Republik ini koruptor itu begitu luar biasa, gak ada matinya,” ujar Mas Uceng, panggilan akrab Mochtar. Sejak Indonesia memproklamasikan perang melawan korupsi tahun 1967, dilanjutkan dengan berdirinya sejumlah lembaga pemberantasan korupsi, dan digenapi dengan menjamurnya gerakan anti korupsi pasca reformasi, anehnya virus korupsi tetap saja menggerogoti tubuh bangsa ini.

“Anda jangan pernah berpikir bahwa gerakan anti korupsi hanya berupa upaya advokasi, apalagi di bidang hokum semata. Advokasi adalah serangkaian kegiatan yang berusaha memajukan, secara terstruktur, terlembaga dan terorganisir segenap potensi rakyat,” jelas Mochtar. Apapun wujud gerakan tersebut, baik di tingkat RT/RW atau di kalangan kampus/kampong, kalau ada tujuan bersama yang ingin dicapai untuk membela kepentingan rakyat, maka itu termasuk advokasi. Pemberantasan korupsi tak bias hanya dilakukan aparat Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mochtar melihat gerakan pemberantasan korupsi belakangan ini mengalami anakronisme, karena produk hukum yang bicara tentang pemberantasan korupsi makin banyak (UU, Keppres, dsb), lembaga yang membantu pemberantasan korupsi juga banyak (KPK, Timtas Tipikor yang baru-baru aja dibubarkan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selain Kejaksaan dan Kepolisian), namun hasilnya belum memuaskan. Gerakan antikorupsi massif dilakukan, termasuk seremoni saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, tetapi hasilnya seperti jalan di tempat. “Dari sisi kinerja institusi peradilan sedunia, peringkat Indonesia terburuk dari 13 negara yang disurvei. Indeksi persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparency International menyebutkan IPK Indonesia hanya naik sedikit, tapi peringkatnya secara umum turun,” ungkap Mochtar gemas.

Inilah tragedy treadmill, seakan-akan negeri ini lari di tempat, tidak bergerak walau larinya kencang sekali. Mengapa hal itu terjadi? Menurut Mochtar, karena ada semacam perlombaan korupsi dan antikorupsi, seperti halnya virus dengan antivirus. Kadang-kadang sebelum antivirus dibuat, sudah muncul virus baru yang lebih kuat, sehingga terapi menjadi mubazir. Kedua, gerakan anti korupsi sering terkena efek tsunami, yakni terlalu gembira pada hal yang kecil, sehingga saat sudah surut proses hukumnya, masyarakat lupa akan adanya gelombang besar. Mochtar berharap dengan pembinaan mental kaum muda seperti PPSDMS, spirit pemberantasan korupsi bisa terus dipompa. Kita harus sistematis memerangi korupsi secara preventif, represif atau pre-emptif. Itu tantangan nyata bagi para penegak hukum dan kelompok masyarakat kritis.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka kami sebagai penulis dapat memaparkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

  • Lembaga – lembaga anti korupsi yang ada hari semuanya memiliki tugas atau kegiatan dan wewenang yang sama.
  • Tugas atau wewenang itu bertujuan untuk memberantas  segala macam kegiatan yang berhubungan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  • Selain lembaga anti korupsi, masyarakat juga memiliki peran penting dalam hal memberantas korupsi
  • Beberapa perab aktif yang dapat dikembangkan oleh masyarakat sipil dalam mendukung kegiatan lembaga anti korupsi, yaitu melalui partisipasi aktif dan peran pengawasan.

3.2 Saran

Adapun saran – saran yang dapat penulis sampaikan yaitu kegiatan manapun yang berhibungan atau berbau korupsi, diharapkan kepada semua pihak terutama bagi pembaca yang sempata membaca tulisan ini agar segera melaporkannya kepada lembaga hukum yang berhak menanganinya.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

(www.hidayatullah.com)

(www.kpk.go.id)

http://www.ppatk.go.id

 

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: